Pemerintah Siapkan WFH Satu Hari Seminggu untuk ASN, Tunggu Pengumuman Resmi Usai Lebaran

- Kamis, 26 Maret 2026 | 09:00 WIB
Pemerintah Siapkan WFH Satu Hari Seminggu untuk ASN, Tunggu Pengumuman Resmi Usai Lebaran

Rencana pemerintah untuk menghemat BBM mulai menemukan bentuknya. Salah satu langkah konkret yang akan segera dijalankan adalah menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH bagi para ASN. Nantinya, para pegawai negeri ini diharapkan bisa bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu.

Kapan pastinya? Menurut rencana, pengumuman resminya akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, usai perayaan Idulfitri tahun ini. Jadi, kita tunggu saja tak lama lagi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sudah memastikan soal keputusan ini. Meski begitu, dia bukan orang yang akan menyampaikannya ke publik.

"Udah diputuskan, nanti diumumkan, (tapi) bukan saya yang ngumumkan… nanti Pak Menko,"

ujar Purbaya saat berbincang dengan wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu lalu.

Sebenarnya, wacana ini sudah mengemuka sejak sebelumnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi lampu hijau untuk skema WFH ini dalam sebuah rapat terbatas di Istana. Awalnya, kebijakan ini memang akan menyasar Aparatur Sipil Negara dulu. Namun, pemerintah juga membuka peluang untuk memperluasnya ke kalangan pegawai swasta dan pemerintah daerah tentu saja dengan pertimbangan dan penyesuaian lebih lanjut.

Skemanya sendiri sederhana: dari lima hari kerja dalam sepekan, satu hari di antaranya dilakukan dari rumah. Pola seperti ini, menurut perhitungan pemerintah, punya dampak yang cukup signifikan. Mereka memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak nasional bisa turun sampai 20 persen. Angka yang tidak kecil, bukan?

Namun begitu, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak kaku. Sifatnya fleksibel dan akan selalu disesuaikan dengan dinamika harga energi di pasar global. Jadi, ada ruang untuk evaluasi.

Di sisi lain, manfaat WFH ternyata tidak cuma soal penghematan BBM. Purbaya menambahkan, kebijakan ini juga bisa meringankan beban biaya transportasi para pekerja. Uang yang biasanya habis untuk perjalanan, bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Alhasil, daya beli masyarakat diharapkan bisa terdongkrak.

"Ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Kalau ekonomi yang betul, didorong di sini, yang di sana gerak semua,"

tambahnya dengan penuh semangat.

Lalu, hari apa yang paling mungkin dipilih? Tampaknya Jumat menjadi opsi yang paling tepat. Alasannya cukup logis.

"Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,"

pungkas Purbaya. Dengan jam kerja yang lebih singkat, potensi hilangnya produktivitas bisa diminimalisir. Sementara itu, penghematan biaya perjalanan justru akan terasa lebih besar. Sebuah pertimbangan yang tampaknya sudah dipikirkan matang.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Tags