Christhoper Natanael Raja
Jakarta – Target pemerintah untuk menyelesaikan 101 Sekolah Rakyat pada Juni 2026 diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari. Sekolah-sekolah ini nantinya bakal menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem, tepat untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 di bulan Juli.
Fasilitasnya? Cukup lengkap. Mulai dari asrama, layanan kesehatan, sampai sarana belajar digital. Semua diberikan secara gratis. “Sehingga dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026,” jelas Qodari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, proyek ini adalah bagian dari tahap kedua Sekolah Rakyat permanen. Pembangunannya sudah berjalan sejak tahun lalu. Dan hingga awal 2026 ini, progresnya disebut sesuai jadwal. Mereka mengejar target penyelesaian pada 20 Juni mendatang.
Ini kan kelanjutan dari tahap pertama, yang dulu lebih bersifat rintisan. Nah, awalnya sih rencananya dibangun 104 sekolah. Tapi, tiga lokasi di Malang, Lampung Selatan, dan Aceh Singkil agak tertunda. Pembangunannya baru akan dimulai Oktober 2026. Jadi, 101 sekolah lainnya diprioritaskan dulu.
Penyebarannya cukup merata. Empat puluh titik ada di Pulau Jawa, 26 di Sumatra, lalu 12 di Kalimantan. Sulawesi dapat 16 lokasi. Sementara Bali dan Nusa Tenggara dapat tiga, Maluku empat, dan Papua tiga lokasi.
“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan, termasuk di daerah tertinggal dan kepulauan,” kata Qodari.
Di sisi lain, program ini tak cuma soal pendidikan. Dampak ekonominya juga cukup signifikan. Pembangunan tahap kedua ini diperkirakan bakal menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi. Belum lagi nanti, saat sekolah beroperasi, akan terbuka lapangan kerja untuk sekitar 5.200 tenaga pendidik.
Setiap sekolahnya dirancang untuk menampung sekitar 1.080 siswa per tahun. Saat ini, pengerjaan fisik ditangani oleh Kementerian PUPR lewat Ditjen Prasarana Strategis, dengan melibatkan BUMN Karya dan juga pihak swasta.
Intinya, Sekolah Rakyat ini adalah program pendidikan gratis dari SD sampai SMA. Sasaran utamanya adalah masyarakat di desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya jelas: memperluas akses sekaligus mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia.
Editor: Redaktur TVRINews
Artikel Terkait
Zulkifli Hasan: Sampah Jakarta Akan Diolah Jadi Listrik Mulai 2027
Polrestabes Makassar Bekuk Tiga Pembobol Rumah di Perumahan Sudiang, Kerugian Capai Rp12,5 Juta
LPDP 2026 Tetapkan Skor Minimal TOEFL dan IPK untuk Pendaftar S2 dan S3
Kebocoran Gas Amonia di Pabrik Es Sleman, Warga Mengungsi Akibat Sesak Napas