Prabowo Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas dalam Perjanjian Dagang dengan AS

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto punya pesan tegas soal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah, kata dia, cuma akan ambil kebijakan yang benar-benar menguntungkan Indonesia. Tak terkecuali dalam kesepakatan tarif resiprokal atau ART itu.

“Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,” tegas Prabowo, Senin (23/3/2026).

“Kalau saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, ya kita bisa meninggalkannya,” imbuhnya tanpa basa-basi.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi berbagai pertanyaan, termasuk soal keputusan menurunkan tarif dari 32 persen jadi 19 persen dalam kerja sama dengan AS. Bagi Prabowo, prinsipnya sederhana: kepentingan nasional adalah prioritas mutlak dalam setiap langkah. Titik.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah masih punya ruang gerak. Jika dalam pelaksanaannya nanti ada hal yang dirasa merugikan, negosiasi ulang masih mungkin dilakukan. Bahkan, dalam perjanjian ini konteksnya ada klausul khusus yang memungkinkan penyesuaian bagi kedua belah pihak.

“Kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” ujar Prabowo.

Klausul itu, menurutnya, adalah keistimewaan. Ia mengklaim fasilitas seperti ini jarang diberikan AS ke negara mitra lainnya. “Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo juga melihat manfaat nyata yang sudah di depan mata. Sebanyak 1.819 komoditas strategis Indonesia kopi dan minyak sawit termasuk di dalamnya kini dapat tarif nol persen untuk masuk ke pasar AS. Angka yang cukup signifikan.

“Tentu ini menguntungkan,” ucapnya mengenai realisasi tersebut.

Lalu, bagaimana dengan langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa? Prabowo memilih bersikap tenang. Pemerintah Indonesia, jelas dia, akan tetap rasional dan berpegang pada prinsip dasar: mencari keuntungan untuk bangsa.

“Kita pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” pungkasnya singkat.

Jadi, intinya jelas. Setiap keputusan akan diukur dengan neraca kepentingan nasional. Klausul penyesuaian jadi jaminan fleksibilitas, sementara akses tarif nol untuk ribuan komoditas adalah buah yang langsung bisa dipetik. Semuanya berjalan dengan satu kompas: keuntungan Indonesia.