Hashim Djojohadikusumo Tolak Tawaran Komersialisasi Lahan Negara untuk Apartemen Mewah

Hashim Djojohadikusumo punya cerita menarik. Saat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Satgas Perumahan, adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini mengaku pernah mendapat tawaran yang bikin mata berbinar. Intinya, sebuah pihak swasta menawarinya ratusan unit apartemen yang akan dibangun di atas lahan strategis milik negara.

“Ada yang bilang ke saya, Pak Hasyim, kita bisa untung lho,” ujarnya, menirukan si penawar.

Acara groundbreaking Rusun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026), jadi tempat ia bercerita. Tawarannya gila-gilaan: 500 sampai 1.000 unit apartemen untuk dia jual dengan harga pasar. Bayangkan saja, lokasinya strategis, dekat pusat kota dan akses transportasi. Harganya pasti melambung tinggi. “Nanti jual kita bisa dapat keuntungan lima kali. Ada yang ngomong begitu,” tutur Hashim.

Tapi, tawaran menggiurkan itu ditampiknya mentah-mentah. Bagi Hashim, setiap jengkal tanah negara, di mana pun lokasinya, adalah milik rakyat. Titik. Aset itu harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan dikeruk keuntungannya oleh segelintir orang.

Ia lantas mengutip pernyataan kakaknya, Presiden Prabowo. Pernyataan itu kerap disampaikan, baik di hadapannya maupun di forum lain.

“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar,” tegas Hashim.

Namun begitu, godaan semacam itu rupanya kerap muncul. Banyak pihak, menurut pengakuannya, yang mati-matian mencoba mengambil untung dengan mengkomersilkan aset negara. Modusnya beragam, salah satunya ya lewat tawaran bagi-bagi unit apartemen tadi.

“Karena terus terang saja, ada pihak yang mau ambil keuntungan dengan memanfaatkan nilai pasar dan sebagainya,” kata dia.

Jadi, apa jalan keluarnya? Hashim punya jawaban yang jelas. Lahan strategis milik negara itu harusnya dipakai untuk membangun rumah subsidi. Tujuannya satu: membuat rakyat kecil punya tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Itu sudah jadi petunjuk yang tak boleh dilanggar. Aset rakyat, ya harus untuk rakyat.