Transisi Energi Indonesia Butuh Investasi Rp3.000 Triliun, Realisasi Dana Baru 18%

Membayangkan masa depan energi Indonesia yang lebih bersih ternyata butuh biaya yang tak main-main. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan angka fantastis: sekitar Rp3.000 triliun. Dana sebesar itu dinilai krusial untuk mewujudkan target transisi energi yang sudah dicanangkan negara.

Target pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sendiri sebenarnya sudah jelas peta jalannya. Semua tercatat rapi dalam dokumen-dokumen perencanaan nasional, mulai dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Farah Heliantina, Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi, mencoba menjelaskan situasi ini. Menurutnya, kerangka regulasi dan payung hukum untuk transisi energi sebenarnya sudah cukup lengkap. Tantangannya kini ada pada eksekusi di lapangan.

“Implementasi transisi energi ini harus berjalan baik, sesuai RUPTL, RUKN, dan arahan Presiden soal Asta Cita. Semua regulasinya sudah ada. Tinggal eksekusinya saja,” ujar Farah dalam acara Green Energy Transition Initiative Day 2026 di Jakarta, Selasa lalu.

RUPTL menargetkan pembangunan pembangkit listrik EBT dengan kapasitas sekitar 69,5 gigawatt. Nah, untuk mencapai angka sebesar itulah investasi ribuan triliun rupiah tadi dibutuhkan. Memang bukan angka yang kecil.

Namun begitu, Farah menggarisbawahi bahwa sumber pendanaannya sebenarnya sudah ada. Salah satunya lewat skema pendanaan internasional, yang nilainya mencapai sekitar Rp20 miliar. Dana ini merupakan campuran antara pembiayaan konsesional dan komersial.

“Di JETP itu ada Rp10 miliar yang bersifat konsesional, dan Rp10 miliar lagi yang komersial,” jelasnya.

Untuk memastikan dana itu mengalir ke proyek-proyek yang tepat, pemerintah sudah membentuk unit khusus. Namanya JETP Delivery Unit. Tugasnya mengoordinasikan penyaluran dana, baik yang konsesional maupun komersial itu.

Sayangnya, prosesnya masih terasa lambat. Realisasi penyaluran dana hingga saat ini baru menyentuh sekitar 18 persen dari total komitmen. Padahal, waktu terus berjalan.

“Sampai hari ini, realisasinya baru sekitar 18 persen. Harapannya, semua bisa diimplementasikan penuh pada 2029 atau 2030,” tambah Farah.

Di sisi lain, ada hal lain yang tak boleh dilupakan. Transisi energi bukan cuma soal membangun pembangkit ramah lingkungan. Farah menekankan, aspek keterjangkauan bagi masyarakat harus tetap jadi prioritas utama.

“Yang tak kalah penting adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan energi yang affordable dan accessible,” tuturnya.

Jadi, tantangannya berlapis. Dari urusan mengumpulkan dana triliunan, memastikan penyalurannya tepat sasaran dan cepat, hingga menjaga agar rakyat biasa tetap bisa menikmati listrik dengan harga yang wajar. Semua harus berjalan beriringan.