Malam itu di Istana Negara, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan yang cukup serius. Ia meminta masyarakat Indonesia untuk menunda dulu niat berangkat umrah ke Tanah Suci. Alasannya jelas: situasi di kawasan itu masih panas akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
"Terkait jamaah umrah, setiap hari kami dari Kemenlu dan Kementerian Haji terus mendampingi yang akan pulang," ujarnya kepada para wartawan, Selasa (10/3/2026) malam.
Dia melanjutkan, "Untuk keberangkatan baru, sementara ini kita masih mengimbau penundaan."
Imbauan ini bukan tanpa sebab. Perkembangan konflik AS-Israel dan Iran dinilai masih sangat tidak pasti. Menurut Dahnil, belum ada kejelasan ke mana arah eskalasi ini akan berujung. Maka, langkah paling bijak adalah bersikap hati-hati. Keselamatan jamaah harus jadi prioritas utama, di atas segalanya.
"Karena eskalasi konflik kita tidak tahu perkembangannya seperti apa," katanya lagi, menekankan alasan di balik keputusan ini.
Di sisi lain, bagi jamaah yang sedang berada di sana dan hendak kembali, pemerintah menjamin pendampingan penuh. Kementeriannya bersama Kemenlu akan memastikan perjalanan pulang mereka aman. Travel umrah atau PPIU juga diminta untuk tak lengah, tetap mendampingi kliennya hingga tiba di Indonesia.
"Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jamaah," tegas Dahnil.
Kebijakan ini sendiri lahir dari diskusi intens antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Luar Negeri. Intinya, imbauan menunda itu mengikuti saran dari pihak luar negeri yang membaca situasi global. Memang, dalam kondisi seperti ini, orientasi pemerintah hanya satu: melindungi warga negaranya.
Dampaknya sudah terlihat. Data yang ada mencatat adanya penurunan jumlah jamaah yang berangkat. Rupanya, banyak calon jamaah yang sudah lebih dulu mempertimbangkan faktor keamanan dan dinamika konflik yang mencemaskan itu.
"Kita akan memitigasi semua pilihan terbaik agar keselamatan jamaah tetap terjaga," pungkas Dahnil, menutup penjelasannya.
Artikel Terkait
Kemenperin Dorong Kemasan Kertas Aseptik sebagai Alternatif Ramah Lingkungan untuk Industri Makanan dan Minuman
Menaker Dorong Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal hingga Ojol dan PRT
Pemerintah Batalkan Pajak Jalan Tol dan Pajak Orang Kaya Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Pemerintah Berencana Aktifkan Kembali Satgas BLBI, Tunggu Pejabat Baru Kemenkeu