Menteri Keuangan Peringatkan Pejabat Baru Jaga Integritas di Tengah Kasus Hukum

Di Aula Dhanapala yang ramai, Selasa (10/3/2026) lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik 1.585 pejabat baru. Langkah ini bukan sekadar rutinitas. Bagi Purbaya, ini adalah momentum untuk menyegarkan dan meneguhkan kembali integritas Kementerian Keuangan, yang belakangan terusik oleh sederet kasus hukum yang menjerat aparatnya, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea dan Cukai.

Peran Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara tentu sangat vital. Karena itulah, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pegawai pun dampaknya bisa luar biasa. Bukan cuma merusak nama institusi, tapi lebih jauh, merugikan negara.

"Ke depan saya harapkan teman-teman semua menyadari betul tugas Anda, apa dampaknya ke negara kalau tidak hati-hati," tegas Purbaya di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Dia melanjutkan dengan nada serius, "Jabatan di Kementerian Keuangan menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas."

Menurut sang Menteri, integritas itu harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Bukan cuma tulisan indah di atas kertas atau komitmen kosong belaka. Berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, mau tak mau, telah menggores citra Kemenkeu di mata publik.

Purbaya tak menampik realitas yang pahit. Dia mencontohkan penangkapan sejumlah aparat Bea dan Cukai. Hal serupa juga terjadi di lingkungan Dirjen Pajak. Situasi seperti ini, akunya, membuat upaya menjaga kepercayaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang berat.

“Kalau Anda lihat saja di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini. Wajar kalau kemudian orang menilai macam-macam,” ujarnya, menggambarkan betapa mudahnya persepsi publik terbentuk.

Di sisi lain, Purbaya mengakui bahwa mayoritas pegawai Kemenkeu sejatinya bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sayangnya, ulah segelintir oknum seringkali berimbas buruk bagi keseluruhan.

“Saya tahu sebagian besar orang-orang di sini baik-baik. Tapi karena satu dua orang, nila setitik rusak semua citra integritas kita,” keluhnya.

Memang tidak mudah. Setiap kali ada kasus baru, publik cenderung langsung menyamaratakan dan mengaitkannya dengan seluruh institusi. Purbaya seolah merasakan betul tekanan itu.

“Sebentar-sebentar orang bilang pajak begini, bea cukai begitu. Itu yang kemudian membuat citra kita di luar ikut terdampak,” tuturnya.

Untuk itu, Purbaya menegaskan komitmennya. Kemenkeu akan bertindak tegas terhadap setiap pegawai yang terbukti melanggar. Langkah ini dianggap krusial, bukan hanya untuk membersihkan barisan, tapi juga untuk pelan-pelan memulihkan kepercayaan yang sempat terkikis.

Pesan terakhirnya jelas dan tegas: “Teman-teman semua jangan main-main. Sekarang kita sama dengan lembaga lain, kalau ada yang bersalah akan ditindak.”

Berikut adalah daftar 44 pejabat eselon II dan setingkatnya yang dilantik dalam kesempatan tersebut:

A. Sekretariat Jenderal
1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding
2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian
2. Syukriah HG - Direktur Lelang
3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal
1. Arief Ismail - Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan
2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)
1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)
1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)
1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)
1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW
1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris
2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi
3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan