Buku Baru Ungkap Soeharto Gunakan Feeling dan Energi Alam dalam Pengambilan Keputusan Politik

Karakter kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menjadi sorotan melalui sebuah buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen. Dalam buku tersebut, sosok Soeharto digambarkan sebagai pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kalkulasi politik dalam mengambil keputusan, tetapi juga berpegang pada tradisi kebatinan Jawa.

Penulis buku, Bambang Wiwoho, mengungkapkan bahwa Soeharto kerap menggunakan perasaan atau "feeling" dalam merumuskan strategi politik selama masa pemerintahannya. Menurut Bambang, sang mantan presiden mampu menyerap energi alam yang dalam istilah Jawa disebut Joyo Prabowo. "Dan Pak Harto menggunakan feeling itu dalam merumuskan strategi politik dalam masa pemerintahannya. Ia menyerap energi alam itu, atau yang disebut Joyo Prabowo," ujarnya.

Bambang juga menjelaskan bahwa Soeharto menerapkan konsep Cipta Roso Karso, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah napsu, kalbu, dan akal pikiran. Konsep serupa, lanjut dia, juga digunakan oleh sejumlah pemimpin terkenal dunia meskipun dengan penyebutan yang berbeda. "Intinya adalah, bagaimana dalam membuat kebijakan bukan hanya memperhitungkan angka tapi juga harus selaras dengan alam itu sendiri dan rasa manusiawi manusia," ungkap Bambang.

Pendekatan spiritual tersebut, menurut para pengamat, tampak jelas menjelang keputusan Soeharto untuk mundur dari jabatan kepresidenan pada Mei 1998. Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Paulus Tri Agung Kristanto, menyebut bahwa saat itu Soeharto dihadapkan pada dua kubu yang saling bertentangan: kelompok yang mendukung penerapan Currency Board System (CBS) dan kelompok yang menolaknya. "Pak Harto sudah mau mengendorse itu, tapi saat itu 14 menteri sudah mengundurkan diri. Akhirnya, Pak Harto menyatakan, dia tidak melakukan itu, karena dirinya sudah tidak didukung lagi," kata Tri Agung.

Di sisi lain, Tri Agung menambahkan bahwa Soeharto selalu menekankan pentingnya pemerintah dalam memastikan tidak ada rakyatnya yang hidup susah, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip ini dikenal dalam falsafah Jawa sebagai tata tentrem, kerto raharjo, murah kang sarwo tinumbas. Pada masa kepemimpinannya, slogan tersebut diwujudkan melalui penguatan badan-badan negara. Salah satu contohnya adalah pembentukan Bulog yang bertugas menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Badan negara dibentuk bukan hanya untuk mencari profit, tapi juga untuk menjaga kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat atau agent development," papar Tri Agung.