Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026 Antisipasi Ketegangan Timur Tengah

Jakarta - Situasi di Timur Tengah yang memanas membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Terutama soal rencana ibadah haji tahun depan. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku pihaknya sedang menyiapkan sejumlah skenario untuk haji 2026. Ini dilakukan sebagai antisipasi, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum juga mereda.

"Berbagai skenario sedang kami persiapkan," ujar Dahnil ketika dihubungi via telepon, Sabtu (7/3/2026).

Namun begitu, dia enggan merinci skenario apa saja yang sedang digodok di Kemenhaj. Yang jelas, komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi akan segera dijalin. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi langsung dan terkini soal kemungkinan penyelenggaraan haji di tengah gejolak ini.

"Termasuk pembicaraan dengan pihak Saudi Arabia (sedang disiapkan)," tambahnya.

Desakan untuk bersiap-siap ternyata juga datang dari parlemen. Sehari sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang secara terbuka meminta pemerintah menyusun rencana untuk skenario terburuk. Konflik yang meluas, kata dia, harus dijawab dengan kesiapan matang.

"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif," kata Marwan di Gedung DPR, Jumat (6/3/2026).

Dia tak menampik bahwa opsi paling aman adalah menunda pemberangkatan sama sekali. Tapi dia juga paham, keputusan seperti itu pasti berat secara psikologis bagi calon jemaah yang sudah menanti.

"Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat."

Lalu apa solusinya? Marwan menawarkan ide, misalnya dengan membuka rute penerbangan alternatif. Rute yang aman, meski mungkin lebih panjang.

"Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika?" ucapnya.

Koordinasi yang solid dinilai kunci. Pemerintah diminta duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan: maskapai, penyedia akomodasi, hingga penyelenggara layanan di tanah suci. Tujuannya satu: memastikan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan hak-hak mereka yang sudah membayar.