Di sisi lain, Marcos juga mengencangkan ikat pinggang dengan melarang segala bentuk perjalanan dinas yang dianggap tidak penting. Rapat-rapat yang bisa dialihkan ke virtual harus dilakukan online. Studi banding pun masuk dalam daftar pembatasan.
“Perjalanan yang dilakukan tanpa justifikasi jelas, kebutuhan operasional, atau relevansi program secara langsung juga akan dianggap tidak perlu," tegas memo tersebut.
Tak cuma soal hari kerja dan perjalanan, ada target penghematan yang konkret. Presiden menyerukan semua kantor pemerintah, termasuk BUMN, untuk memotong konsumsi listrik dan bahan bakar. Angkanya signifikan: antara 10 sampai 20 persen.
Jadi, langkah Filipina ini jelas sebuah maneuver besar. Bukan sekadar menggeser jadwal kerja, tapi sebuah paket kebijakan ketat untuk menghadapi ketidakpastian energi yang membayangi. Bagaimana hasilnya? Kita lihat saja nanti.
Artikel Terkait
PNM Gelar Program Ramadan Madani untuk Tebar Santunan dan Edukasi Anak
Menkeu Siapkan Injeksi Likuiditas Rp100 Triliun dengan Skema Fleksibel
DAMRI Resmi Buka Rute Langsung Jakarta-Bali, Tiket Mulai Rp590 Ribu
Lebaran 2026: Lebih dari Setengah Tiket Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Telah Terjual