Indonesia Siap Kawal Industri Panel Surya Hadapi Penyelidikan Antisubsidi AS

Di lapangan, upaya terus digencarkan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, menyebut koordinasi dengan pelaku usaha berjalan intensif. Mereka fokus pada penguatan data dan pendampingan teknis, menyongsong verifikasi lapangan oleh AS yang dijadwalkan April depan.

“Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan bisa diverifikasi,” kata Tommy.

“Semakin solid datanya, semakin objektif hasil evaluasinya.”

Masalahnya tak cuma satu. USDOC juga berencana memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas Batam yang dituding sebagai bentuk subsidi. Isu lain adalah bahan baku impor dari Tiongkok, yang menurut AS mendapat subsidi dari pemerintah China dan dianggap subsidi transnasional.

Menghadapi ini, Kementerian Perdagangan sudah bergerak lebih dulu. Tommy bercerita, mereka telah menggelar advokasi dan sinergi dengan industri panel surya serta berbagai lembaga di Batam sejak November 2025.

“Pemerintah memandang isu ini sebagai perkembangan baru dalam praktik trade remedies,” jelasnya. “Kesiapan dokumentasi dan transparansi informasi jadi prioritas utama kita.”

Di sisi lain, Reza Pahlevi Chairul, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, menegaskan komitmen negara. Menurutnya, pemerintah akan selalu hadir untuk melindungi eksportir nasional.

“Kami berkomitmen penuh membantu pelaku usaha yang menghadapi tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard,” kata Reza.

“Hubungan dagang dengan AS tetap kami jaga, tapi kepentingan dan daya saing industri dalam negeri juga harus terlindungi. Itu yang utama.”