Anggota DPRD DKI Soroti Jalan Berlubang dan Minimnya RTH sebagai Red Flag Jakarta

JAKARTA Hidup di Jakarta masih punya banyak PR. Itulah inti pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, yang menyebut sejumlah kondisi ibukota layak dianggap sebagai red flag alias sinyal bahaya. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu dibenahi serius.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara komunitas Bijak Memantau, “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité,” yang digelar di sebuah kafe di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026) lalu.

"Saya tadi memberikan red flag, bukan berarti enggak bersyukur ya," kata Ghozi kepada wartawan di lokasi.

Ia menegaskan, sebutan red flag itu lebih dimaksudkan sebagai bahan kontemplasi dan evaluasi. "Sebagaimana fungsi saya sebagai DPRD, banyak faktor yang harus kita dorong," ujarnya.

Jalan Berlubang dan Ruang Hijau yang Minim

Persoalan mendasar yang langsung disorot Ghozi adalah infrastruktur. Masih banyaknya jalan berlubang yang belum tertangani tuntas jadi salah satu contoh nyata. Penyelesaiannya, menurut dia, harus diiringi kesigapan Pemprov DKI dalam merespons laporan warga. Jangan sampai keluhan menguap begitu saja.

Di sisi lain, persoalan ruang terbuka hijau (RTH) juga tak kalah penting. Ghozi menekankan, RTH punya peran ganda: mengendalikan banjir sekaligus menekan polusi udara yang kian mencekik.

"RTH menjadi satu hal yang harus diperhatikan," tegasnya.

Target 30 persen RTH di Jakarta masih jauh dari realita. Saat ini, baru sekitar 5 persen. "Masih jauh sekali," ujar Ghozi.

Ia lalu menambahkan, dampaknya bukan cuma soal banjir. "Polusi udara harus kita segerakan, lalu pengelolaan sampah di Cakung, di Rorotan ini menjadi sorotan sekali ke depannya," paparnya.

Layanan Gratis Bukan Cuma Soal Cuma-Cuma

Selain infrastruktur dan lingkungan, Ghozi juga menyentuh soal fasilitas pendidikan dan kesehatan. Memang, layanan gratis adalah hak warga. Tapi, menurutnya, yang tak kalah penting adalah kualitas layanan itu sendiri.

Layanan gratis harus diiringi dengan mutu yang prima. Baru kemudian kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar terangkat.

Untuk mencapai itu, perubahan harus digencarkan. Caranya? Dengan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat. Jangan hanya menunggu keluhan dari masyarakat.

"Makanya saya pikir yang harus kita perhatikan agar red flag itu sebagai monitoring dan evaluasi kita," jelas Ghozi.

Harapannya jelas: kehidupan di Jakarta, melalui kebijakan yang lebih baik, bisa diperbaiki selangkah demi selangkah.