Di tengah maraknya kekhawatiran orang tua soal anak yang sulit lepas dari gim daring, pemerintah akhirnya mengambil langkah. Kementerian Komunikasi dan Digital baru saja meresmikan layanan baru bernama Digital Addiction Response Assistance, atau DARA. Peluncurannya dilakukan di Sarinah, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Intinya, DARA ini dihadirkan sebagai ruang konsultasi. Tempat yang aman dan privat buat anak-anak maupun keluarganya yang sedang berjibaku dengan masalah kecanduan di dunia digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengakui bahwa kehadiran DARA berawal dari keresahan yang nyata di masyarakat. Banyak orang tua, katanya, yang merasa bingung menghadapi perubahan sikap anak-anak mereka akibat terlalu sering terpapar gim online.
"Para orang tua tentu sangat terusik dengan kondisi ini. Di satu sisi, kita tahu gim bisa memicu kreativitas, sehingga kita tidak menutup industri gim. Namun di saat bersamaan, negara harus hadir membantu anak-anak kita yang terpapar adiksi,"
Demikian penjelasan Meutya Hafid, seperti dikutip akhir pekan lalu.
Menariknya, layanan ini disebut-sebut sebagai buah karya talenta muda dalam negeri. Desainnya dibuat agar bisa menjadi semacam 'teman bercerita' yang mudah diakses. Bagi yang membutuhkan, DARA bisa dijangkau lewat situs web adiksi.igrs.id. Atau, bisa juga lewat konsultasi WhatsApp Indonesia Game Rating System (IGRS) di nomor 0811806860.
Inisiatif Kominfo ini rupanya dapat sokongan penuh dari kementerian lain, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, punya pandangan khusus. Menurut dia, masalah adiksi gim ini tak bisa sekadar dicap sebagai kenakalan anak belaka. Itu adalah sebuah tanda, sebuah sinyal, bahwa si anak dan keluarganya sebenarnya butuh pendampingan yang tepat.
"DARA ini penting karena menempatkan keluarga sebagai garda terdepan. Ketika orang tua mendapatkan panduan yang praktis dan tidak menghakimi, keluarga akan lebih mampu menjaga keseimbangan. Anak tetap dapat menikmati gim secara sehat tanpa mengorbankan haknya,"
ujar Arifah menegaskan.
Pada akhirnya, kehadiran DARA ini ingin menunjukkan komitmen. Bahwa pemerintah berupaya menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan suportif. Ruang untuk pemulihan, tanpa merasa dihakimi.
Artikel Terkait
Gamis dan Abaya Dominasi Kiriman Barang Jamaah Haji, Fasilitas Bea Cukai Belanja Maksimal
Kemenhub Godok Aturan Integrasi Tarif dan Tiket Transportasi Multimoda
Dubes Iran Bantah Klaim Trump Soal Pembukaan Selat Hormuz
Ketua Ombudsman RI Ditahan Usai Ditahan Terkait Suap Rp1,5 Miliar dari Perusahaan Tambang