Sri Mulyani Siap Jadi Fellow di Oxford, Perbankan Longgarkan Kredit Korban Bencana

Berita tentang Sri Mulyani Indrawati ramai dibicarakan Rabu lalu. Mantan Menteri Keuangan itu dikabarkan akan menjalani peran baru sebagai World Leaders Fellow di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford. Perjalanan itu akan dimulai tahun 2026.

Fellowship ini memang dirancang khusus untuk para pemimpin global yang sedang dalam masa transisi. Mereka yang baru saja menyelesaikan tugas besar di negara masing-masing, lalu mencari tahap berikutnya dalam kontribusi publik.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford,” ujar Sri Mulyani.

Lewat pernyataan resmi yang dikutip dari situs kampusnya, dia menambahkan, institusi ini menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia.

Selama satu tahun ke depan, Sri Mulyani berharap bisa berbagi pengalaman lapangannya. Kontribusinya nanti akan diwujudkan melalui bimbingan atau mentoring bagi mahasiswa dan alumni. Intinya, dia ingin ilmu dan kisahnya bisa dipelajari oleh para pemimpin, baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Ngaire Woods, sang pendiri Blavatnik School, juga menyambut gembira. Menurutnya, mahasiswa di sana yang berasal dari lebih dari 60 negara pasti antusias. Mereka akan mendapat pelajaran langsung dari pengalaman Sri Mulyani dalam merancang kebijakan ekonomi global, sesuatu yang jarang didapat di kelas biasa.

Nasabah Terdampak Bencana di Sumatera Bisa Dapat Keringanan

Di sisi lain, ada kabar lain dari dunia perbankan. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) membuka opsi keringanan bagi debitur yang kena musibah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Opsi itu berupa penghapusan tagih atau bahkan penghapusan buku.

Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa bank-bank anggota, khususnya Himbara di wilayah Sumatera, masih sedang mendata. Mereka mengumpulkan informasi soal debitur yang benar-benar terdampak langsung.

“Semua tidak hanya KUR, tapi juga kita lihat kan ada kredit yang lain, kredit konsumtif juga ada, KPR,” jelas Hery dalam sebuah konferensi pers CEO Forum Economic Outlook 2026 di Gedung BRI, Jakarta.

Proses pengumpulan datanya dilakukan secara detail. Tujuannya jelas: memastikan kondisi usaha maupun aset nasabah di lapangan benar-benar hancur atau tidak bisa beroperasi.

“Jadi artinya usahanya benar-benar tidak bisa jalan lagi, kena banjir, tokonya hilang, atau usahanya hanyut dibawa air,” kata Hery.

Kalau kondisinya sudah separah itu, lanjutnya, perbankan punya cara untuk tidak memberatkan debiturnya. Mereka tak mau menambah beban orang yang sedang susah.