Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga Divonis 9 Tahun Penjara atas Kasus Korupsi Minyak Rugikan Negara Rp285 Triliun

Namun begitu, kenyataannya berjalan lain. Para terdakwa didakwa melakukan "pengkondisian" dalam rapat-rapat internal. Intinya, mereka sengaja menurunkan proyeksi produksi kilang dan membuat minyak bumi dalam negeri seolah-olah tidak terserap. Alhasil, impor pun tampak menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, produksi minyak mentah dari kontraktor dalam negeri juga ditolak-tolak. Skema ini akhirnya memaksa anak perusahaan Pertamina untuk melakukan impor, baik minyak mentah maupun produk kilang. Dampaknya? Terjadi perbedaan harga yang signifikan antara beli impor dan minyak lokal.

Tak berhenti di situ. Modus operandi ini juga disebut menguntungkan broker-broker penyedia minyak mentah secara tidak wajar.

Semua permainan itu, pada akhirnya, berbuah kerugian yang fantastis bagi negara. Majelis hakim menyebut angka kerugian keuangan negara mencapai USD 2,7 miliar lebih, atau sekitar Rp45,3 triliun, ditambah Rp25 triliun dalam rupiah.

Belum lagi kerugian di bidang perekonomian. Perhitungan jaksa menyebut kerugian di sektor ini mencapai Rp171 triliun, yang berasal dari kemahalan harga pengadaan BBM dan keuntungan tidak sah ("illegal gain") yang diraup pihak-pihak tertentu.

Singkat kata, total kerugian negara dari kasus rumit ini ditaksir mencapai Rp285 triliun. Sebuah angka yang sulit dibayangkan, dan kini dibayar dengan hukuman sembilan tahun bagi salah satu pelakunya.