Muak Lihat Joget-Joget Anggota DPR dan Fantatis Gaji Yang Diterima, Seruan Aksi Demo Besar-Besaran 25 Agustus Untuk Bubarkan DPR!

MURIANETWORK.COM - Muak dengan kinerja Anggota DPR, ada seruan demo besar-besaran pada Senin (25/8).

"Demo besar-besaran tanggal 25 Agustus 2025."

"Menyuarakan aksi kekecewaan rakyat terhadap DPR RI."

Demikian tweet akun X Topi_Merah Influenze pilek, dikutip pada Kamis (21/8).

Seruan aksi bubarkan DPR banyak didukung netizen di X.

"Allahu Akbar!!!"

Semoga demo tgl 25/8/2025 nanti bisa membubarkan DPR RI yang notabene tidak ada sedikit pun manfaatnya buat rakyat."

Demikian tweet akun X Star f##ker F##ker star.

👇👇

UNDANGAN DEMO BESAR-BESARAN
SENIN TANGGAL 25 AGUSTUS 2025
TEMPAT DI SINI 👇👇 pic.twitter.com/xHA86ifBa4

— bantoro_ (@Boediantar4) August 21, 2025

Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025.
Untuk ptoteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata di arahkan kepada kita. pic.twitter.com/3Yvg5RE1QY

— 𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ (@NenkMonica) August 21, 2025

Kecaman DPR dipicu dari tunjangan untuk rumah yang dinaikkan Ketua DPR Puan Maharani.

Mendengar kabar ini banyak Anggota DPR yang bersorak kegirangan, bahkan joget-joget.

Publik pun marah dan muak dengan sikap Anggota DPR.

Ada Uya Kuya dan Eko Patrio dari kalangan artis yang malah mancing kemarahan warga dan sengaja membikin konten joget-joget.

Eko terlihat di salah satu video yang tersebar sengaja berlagak jadi DJ Sound Horeg.

Bahkan Uya Kuya terang-terangan sebut dirinya joget-joget di saat rakyat menjerit karena dirinya artis.

Uya Kuya menganggap hal itu wajar.

Rakyat banyak kecewa, di satu sisi pemerintah dan DPR seolah tak memikirkan beban rakyat yang makin terhimpit.

Pajak dinaikkan, cari kerja makin susah belum lagi aturan pemerintah yang bukan menyejahterakan rakyat, malah menekan rakyat.

Sementara Anggota DPR kinerja tak seberapa digaji fantatis belum dengan berbagai tunjangan.

👇👇

🤔 pic.twitter.com/SGsjYH4pAN

— Some Thread (@somexthread) August 20, 2025

Usai aksinya joget di gedung DPR viral dan menuai protes dari masyarakat. Politisi PAN, Eko Patrio kembali membuat gebrakan. Ia memposting video tengah berjoget bersama rekan-rekan di partainya.
.
"Biar joget nya lebih keren pake sound ini aja," ujar Eko Patrio.
.#DPR #EkoPatrio… pic.twitter.com/EHFTXqTm2Z

— Pikiran Rakyat (@pikiran_rakyat) August 21, 2025

SATU KATA dari Anda buat Eko Patrio @ekopatrio ??? pic.twitter.com/ryzSwkY1Pd

— 𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ (@NenkMonica) August 21, 2025

Yang terhormat Tuan Uya Kuya ..
Aura ToLoL nya Semakin merajarela‼️
pic.twitter.com/8ATMzHx3JL

— TahooMan™️ (@AraituLaki) August 21, 2025

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR yang belakangan ramai diperbincangkan.

Puan pun kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, dan tunjungan rumah jabatan terjadi karena penghapusan rumah jabatan yang sebelumnya disediakan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

“Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

Puan menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR sebab kini seluruh rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.

"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” tuturnya.

"Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana. Cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja," imbuh Puan.

Puan juga juga menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap evaluasi jika memang ditemukan hal-hal yang dirasa belum tepat oleh masyarakat.

Puan memastikan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," tegasnya.

Sumber: HukamaNews