Mendagri Beri Tenggat Satu Pekan untuk Pendataan Huntap Korban Bencana Sumatera

Setelah bencana melanda Sumatera, tekanan untuk segera membangun hunian tetap bagi korban semakin besar. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas. Ia meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk mempercepat pendataan huntap beserta klasifikasinya. Tenggat waktunya singkat: hanya satu minggu.

Menurut Tito, yang juga memimpin Satgas PRR pascabencana, kecepatan dan akurasi data adalah kunci segalanya. Tanpa itu, pembangunan huntap tak bisa berjalan lancar. Ia pun menegaskan, bantuan ini hanya untuk rumah yang rusak berat atau hilang sama sekali.

"Saya kasih deadline tadi sampai dengan hari Rabu depan. Sambil kami paralel dengan itu, BPS turun, BNPB juga turun, saya juga dari Satgas (PRR) ini ada juga tim yang turun ke tiga provinsi ini. Dan saya minta juga dukungan dari gubernur-gubernur juga mendorong para bupati, wali kota, melakukan pendataan tadi,"

Pernyataan itu disampaikannya lewat keterangan tertulis pada Kamis (16/4/2026), sehari setelah ia memimpin rapat koordinasi di Sekretariat Posko Satgas PRR, Jakarta.

Nah, soal klasifikasinya, ada tiga jenis huntap yang akan dibangun. Ada yang dibangun di lokasi semula (insitu), ada yang dipindah ke lokasi pilihan warga sendiri (eksitu), dan ada juga yang berbentuk kompleks komunal. Hasil pendataan nanti akan menentukan skema mana yang paling tepat untuk tiap keluarga.

Untuk memastikan prosesnya cepat, Tito meminta para kepala daerah turun langsung ke lapangan. Membentuk tim kecil dianggap bisa memangkas birokrasi yang berbelit.

Data sementara yang berhasil dikumpulkan menunjukkan angka yang tidak kecil. Usulan pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 39.021 unit. Rinciannya, Aceh mencatatkan 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.

Tapi, angka-angka ini belum final. Semuanya masih harus diverifikasi oleh BPS untuk memastikan keakuratannya.

"Nah, dari 39.000 juga nanti akan diverifikasi oleh BPS. Benar enggak, rusak berat/hilang, layak enggak, dan segala macam. Baru nanti BNPB dan Menteri PKP akan melakukan eksekusi,"

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP dan BNPB akan menjadi ujung tombak utama. Mereka tak bekerja sendirian; ada dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, Polri, hingga Kemenko Polkam.

Prinsipnya, daerah yang datanya siap lebih dulu akan diprioritaskan pembangunannya. Tito mengingatkan, kelambatan pendataan berisiko memicu komplain dari masyarakat yang sedang berharap.

"Yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya. Jadi, ya tolong rekan-rekan kepala daerah jangan sampai nanti dikomplain oleh masyarakatnya karena kelambatan untuk melakukan pendataan,"

Rapat koordinasi kemarin dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara dari BNPB dan para kepala daerah terdampak, hadir secara daring.