Mendagri Awasi Langsung Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Jaga Kredibilitas Seleksi Berbasis Data

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa proses penilaian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif dan transparan, berlandaskan data serta indikator kinerja yang terukur. Penegasan ini disampaikan untuk menjamin kredibilitas seleksi yang mencakup berbagai aspek fundamental pembangunan daerah, seperti penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, pengurangan tingkat pengangguran, hingga inovasi dalam skema creative financing.

Tito mengawasi secara langsung tim penilai yang bertugas dalam proses seleksi ini. Ia menekankan bahwa integritas penilaian merupakan harga mati yang harus dijaga oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri. Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri malam puncak Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar di Hotel Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6) malam. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa seluruh penilaian mengacu pada data kuantitatif yang bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut bersumber dari indikator-indikator prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah, seperti angka kemiskinan, pengangguran, prevalensi stunting, dan laju inflasi. Khusus untuk inflasi, perkembangan datanya dipantau dan diperbarui secara berkala setiap pekan.

Untuk menciptakan kompetisi yang adil, Kemendagri membagi pelaksanaan Apresiasi Pemda ke dalam enam regional. Skema ini dirancang agar daerah dapat berkompetisi secara proporsional sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta.

Selain memimpin acara apresiasi, Tito juga mengikuti sejumlah agenda strategis di Yogyakarta, termasuk pembahasan program perumahan rakyat dan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali. Menurutnya, berbagai agenda ini saling terkait erat dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional.

“Masalah perumahan ini berhubungan langsung, berbanding lurus dengan kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Akar masalah yang utamanya di rumah,” terang Tito. Ia menambahkan bahwa manfaat dari program perumahan sangat besar, sementara Rapat Forkopimda yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Rangkaian Apresiasi Pemda akan terus berlanjut ke berbagai wilayah, termasuk regional Papua. Melalui kegiatan ini, Tito berharap agar daerah-daerah di Indonesia terus meningkatkan kinerja dan melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

“Sekaligus acara ini untuk memberikan message kepada publik bahwa terlepas tadi ada beberapa kepala daerah yang mungkin menghadapi masalah hukum, (tapi) cukup banyak kepala daerah yang peduli kepada rakyatnya. Berprestasi, bisa menangani kemiskinan, pengangguran, kemudian inflasi,” pungkasnya.