IMF Desak Jepang Lanjutkan Pengetatan Moneter dan Kritik Rencana Penangguhan Pajak

Di sisi lain, IMF juga memberikan peringatan yang cukup keras terkait kemandirian bank sentral. Lembaga yang berbasis di Washington D.C. itu menekankan bahwa independensi BOJ adalah kunci untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Mereka secara implisit memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan intervensi yang dapat mengganggu proses penormalan kebijakan ini.

Peringatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat situasi politik domestik. Rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menangguhkan pajak atas makanan dan minuman selama dua tahun pasca-pemilu awal bulan ini langsung mendapat sorotan. PM Takaichi membela kebijakan itu sebagai bentuk dukungan yang dibutuhkan masyarakat untuk meringankan beban hidup.

Kekhawatiran atas Stabilitas Fiskal

Namun, IMF memandang rencana tersebut dengan skeptisisme yang tinggi. Analis lembaga itu memperingatkan bahwa pemotongan pajak konsumsi justru berisiko mengikis ruang fiskal yang sudah terbatas dan menambah kerentanan keuangan negara.

Mereka berargumen bahwa langkah-langkah fiskal yang tidak tepat sasaran, meski bertujuan mulia untuk membantu rakyat, malah dapat memperburuk kesehatan anggaran pemerintah dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Utang publik Jepang saat ini memang tercatat sebagai yang tertinggi di antara negara-negara maju, sebuah beban warisan yang terus membayangi kebijakan ekonomi.

Meski mengakui adanya dampak positif dari pembatasan pengeluaran dan peningkatan penerimaan pajak pasca-pandemi, IMF memproyeksikan utang Jepang akan terus membengkak dalam beberapa tahun ke depan. Imbauan mereka jelas: konsolidasi fiskal yang prudent dan komitmen pada kebijakan moneter yang independen adalah pondasi utama untuk ketahanan ekonomi Jepang di masa depan.