Kemensos Salurkan Bantuan Sosial Rp1,83 Triliun untuk Korban Banjir di Tiga Provinsi Sumatera

Kabar terbaru datang dari Kementerian Sosial. Mereka sudah mulai menggelontorkan bantuan sosial reguler untuk triwulan pertama tahun ini. Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako, menyasar lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat di tiga provinsi yang porak-poranda akibat banjir: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengonfirmasi hal itu Rabu lalu. "Untuk bantuan sosial reguler di tiga provinsi, penyalurannya sudah kami mulai sejak awal Februari," ujarnya.

Anggarannya tidak main-main, mencapai Rp1,83 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan khusus untuk membantu para korban di ketiga wilayah tersebut.

Namun begitu, bantuan reguler ternyata bukan satu-satunya. Kemensos juga punya skema lain, yaitu bantuan sosial kebencanaan atau bansos adaptif. Cakupannya lebih luas, mulai dari dukungan logistik dan dapur umum di lokasi bencana, hingga program yang sifatnya jangka panjang seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Di dalamnya termasuk santunan, jaminan hidup, bantuan isian hunian, sampai upaya pemulihan ekonomi.

"Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup," jelas Gus Ipul.

Ia menambahkan, "Sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya."

Soal mekanismenya, Gus Ipul memaparkan langkah-langkah yang ditempuh pascabencana di Sumatera. Awalnya, data dari BNPB dijadikan rujukan. Selanjutnya, penetapan penerima secara spesifik (By Name By Address/BNBA) menjadi wewenang kepala daerah setempat Bupati atau Walikota. Dokumen ini juga harus ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim di wilayah bersangkutan.

Setelah itu, barulah data divalidasi dan diajukan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri yang menjabat sebagai Ketua Satgas. Baru kemudian, berdasarkan hasil verifikasi itu, Kemensos turun tangan menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang sudah ditetapkan.

Prosesnya tidak berhenti di situ. Selama dan setelah penyaluran, tim dari Kemensos bersama pemerintah daerah, lembaga penyalur, serta para pendamping seperti Tagana dan Karang Taruna, terus melakukan asistensi. Tujuannya agar verifikasi data, pemantauan, dan pelaporan berjalan lancar.

"Kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi," tutur Gus Ipul.

Hingga saat ini, progresnya sudah mulai terlihat. Dari 53 Kabupaten/Kota yang terdampak, 29 di antaranya telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan siap menerima penyaluran.

Gus Ipul juga menyebut angka anggaran yang dibutuhkan. "Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden," katanya sambil menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri Sekretaris Negara.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mendorong realisasi cepat untuk bantuan perorangan. Ia meminta perhatian khusus untuk segera menyalurkan tiga jenis bantuan tunai.

"Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos," kata Tito.

Nampaknya, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera kini memasuki fase yang lebih konkret dengan penyaluran bantuan yang mulai bergulir.