Mahfud MD Kritisi Kenaikan Gaji Hakim sebagai Solusi Korupsi

MURIANETWORK.COM - Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan tanggapan kritis terkait fenomena hakim yang masih terjerat kasus korupsi, meski telah terjadi kenaikan gaji bagi aparat penegak hukum tersebut. Dalam sebuah podcast yang tayang baru-baru ini, mantan Menko Polhukam ini mempertanyakan efektivitas kebijakan kenaikan gaji sebagai solusi pemberantasan korupsi, seraya menekankan pentingnya perbaikan mental, penegakan hukum, dan sistem pengawasan yang ketat.

Kritik terhadap Asumsi Dasar Kebijakan

Mahfud MD menyoroti adanya asumsi yang keliru dalam kebijakan menaikkan gaji hakim yang diambil pemerintah. Ia menilai, pendekatan tersebut berangkat dari pemikiran yang keliru bahwa korupsi terjadi semata-mata karena faktor ekonomi atau gaji yang rendah. Padahal, menurut pengamatannya, justru pelaku korupsi seringkali berasal dari kalangan yang secara finansial sudah mapan.

"Karena treatment yang diberikan itu salah, dikira orang korupsi itu karena gajinya kecil? Bukan, yang koruptor itu gajinya sudah besar-besar," tuturnya.

Perbandingan Realita di Lapangan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini lantas membeberkan perbandingan yang tajam berdasarkan pengalamannya. Di daerah, banyak hakim yang tetap menjaga integritasnya meski hidup dengan gaji pas-pasan, tinggal di rumah sederhana, dan bahkan masih mengandalkan transportasi umum untuk beraktivitas. Di sisi lain, kasus korupsi justru banyak menjerat hakim-hakim yang secara materi sudah berkecukupan.

Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang juga mempertanyakan hal serupa. "Kalau tidak salah Pak Prabowo kemarin bilang ya, bagaimana ini hakim gajinya sudah dinaikkan kok korupsi, memang salah menghapus korupsi menaikkan gaji hakim wong yang korupsi-korupsi hakim sudah kaya-kaya. Itu mentalnya dan tindakan hukumnya dan pengawasannya yang harus dilakukan, bukan menaikkan gaji," jelas Mahfud.

Pentingnya Pendekatan yang Komprehensif