Anggota DPR Serukan Perlindungan Hak Peserta BPJS Kesehatan di Tengah Pemutakhiran Data

Kedua, dalam periode yang sama, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan lapangan dan pemutakhiran data desil kesejahteraan menggunakan data pembanding terbaru. Tujuannya agar penetapan status PBI benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat.

Ketiga, kedua pihak berkomitmen memaksimalkan alokasi anggaran dalam APBN agar digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan akurat tanpa mengabaikan perlindungan bagi kelompok rentan.

Perkuat Sosialisasi dan Tata Kelola Jangka Panjang

Poin keempat dari kesepakatan menekankan pentingnya komunikasi yang proaktif dari BPJS Kesehatan. Lembaga diminta memperkuat sosialisasi dan memberikan notifikasi aktif kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan, baik untuk peserta PBI maupun PBPU yang didanai daerah. Hal ini untuk mencegah warga baru mengetahui status nonaktifnya saat sudah membutuhkan layanan kesehatan.

Kelima, ada komitmen bersama untuk melakukan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan secara menyeluruh. Langkah jangka panjang ini bertujuan membangun ekosistem layanan terintegrasi menuju satu data tunggal yang akurat, mutakhir, dan berkeadilan.

Meski sejumlah kesepakatan telah dicapai, Netty mengingatkan bahwa implementasi di lapangan perlu dikawal ketat. Ia menekankan pentingnya konsistensi agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di fasilitas kesehatan.

“Situasi di mana peserta PBI baru mengetahui kepesertaannya nonaktif saat berada di fasilitas kesehatan adalah kondisi yang harus segera diperbaiki. Ini sangat berisiko, terutama bagi pasien dengan kondisi gawat darurat atau yang membutuhkan terapi rutin,” lanjutnya.

Pernyataan politisi ini menyiratkan bahwa di balik upaya penertiban data, terdapat potensi kerawanan sosial yang nyata. Oleh karena itu, kehati-hatian dan pendekatan yang manusiawi menjadi kunci agar reformasi sistem tidak justru menimbulkan masalah kesehatan baru di tengah masyarakat.