JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026) lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait langkah Indonesia di kancah internasional. Intinya, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) bukanlah langkah tanpa makna. Ini adalah wujud nyata komitmen bangsa kita.
“Yang pasti,” ujar Prasetyo, tegas, “soal Board of Peace dan segala turunan teknisnya, itu bagian dari komitmen kita. Pertama, tentu kita menghendaki pengakuan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.”
“Kedua,” sambungnya, “bagaimana upaya kita membantu masyarakat Gaza yang terdampak konflik.”
Dewan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu memang menarik perhatian. Tak hanya Indonesia, tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya turut memutuskan untuk bergabung. Mereka adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
“Makanya,” jelas Prasetyo, “Indonesia bersama tujuh negara muslim lain akhirnya memutuskan untuk ikut dalam Board of Peace.”
Harapannya jelas. Dengan hadirnya delapan negara ini, setidaknya bisa ada pengaruh untuk meredam eskalasi konflik yang tak berkesudahan di Gaza. “Kita berharap ini mengurangi penderitaan saudara-saudara kita di sana,” ucapnya dengan nada haru.
Lalu, bagaimana dengan wacana pengiriman pasukan perdamaian? Soal itu, Prasetyo menyebut pembahasan masih berlangsung. Meski begitu, ada angka yang mengemuka.
“Belum final. Masih dibicarakan, tapi kemungkinan kita akan mengirim sekitar 8.000 personel. Total pasukan perdamaian secara keseluruhan rencananya sekitar 20.000 orang,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Kemenhaj Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,1 Triliun untuk Persiapan Haji 2026 dan 2027
KPK Dalami Aliran Dana Bupati Pati Nonaktif di Koperasi Syariah
Pemerintah Luncurkan Program Beras Haji Nusantara untuk Musim Haji 2026
Dirjen KI Akui UU Hak Cipta Belatur Atur Karya Musik Hasil AI