Kemenhaj Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,1 Triliun untuk Persiapan Haji 2026 dan 2027

MURIANETWORK.COM - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan penambahan anggaran operasional sebesar Rp3,1 triliun kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini diajukan menyusul adanya kekurangan dana untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, termasuk persiapan dini untuk haji 2027. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada Selasa, 10 Februari 2026.

Alasan Di Balik Usulan Tambahan Anggaran

Kompleksitas penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun terus berkembang, menuntut kesiapan operasional yang lebih matang. Irfan Yusuf menjelaskan bahwa usulan ini didorong oleh beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah kebutuhan mendanai operasional di tiga lini sekaligus: pusat, daerah, dan di Arab Saudi. Selain itu, siklus persiapan haji yang semakin maju menjadi pertimbangan utama.

"Oleh karenanya, pada 23 Januari 2026 kami telah menyampaikan surat Nomor S-5/2026 Tahun 2026 tentang permohonan anggaran belanja tambahan untuk dukungan operasional kementerian dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Kemenkeu," tutur Irfan.

Beban Operasional yang Meluas

Ekspansi tugas dan tanggung jawab kementerian turut membebani anggaran. Pembentukan struktur organisasi baru, pengoperasian kantor vertikal, serta pengembangan fungsi seperti pembinaan dan pengawasan penyelenggara perjalanan haji dan umrah memerlukan pendanaan memadai. Tak hanya itu, integrasi fungsi kesehatan haji juga berimplikasi pada kebutuhan pengadaan obat, alat medis, dan tenaga kesehatan.

Irfan memaparkan, "Peningkatan biaya pegawai dan operasional perkantoran seiring dengan pembentukan struktur baru dan pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi. Pengembangan tugas dan fungsi baru, khususnya pembinaan, perizinan, dan pengawasan PIHK, PPIU, serta KPIHU, serta penajaman tugas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah."