Kemensos dan DPR Sepakat Perlu Perkuat Data Sosial sebagai Fondasi Kebijakan

Di gedung Kementerian Sosial Jakarta Pusat, Selasa (10/2) lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul duduk bersama Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Pembicaraan mereka berpusat pada satu isu krusial: data. Bukan sembarang data, tapi data sosial dan ekonomi yang menjadi fondasi kebijakan negara.

Rieke membuka percakapan dengan nada serius. Menurutnya, persoalan data adalah masalah mendasar yang kerap luput dari perhatian. "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke.

Ia lantas menyinggung polemik hangat soal 11 juta orang yang tiba-tiba tercoret dari daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Rieke menyayangkan, data yang dipakai untuk keputusan itu ternyata bukan berasal dari Kemensos.

"Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," tegasnya.

Di sisi lain, Rieke mengingatkan adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia berpendapat, wali data sosial seharusnya kembali ke pangkuan Kemensos, sesuai amanat UU Penanganan Fakir Miskin. "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ucap Rieke.

Mendengar usulan tersebut, Gus Ipul menyambut baik. Ia melihatnya sebagai upaya konstruktif untuk memperkuat basis data kementerian yang dipimpinnya. "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

Namun begitu, Gus Ipul ingin menegaskan bahwa proses perbaikan data bukan hal baru. Validasi dan verifikasi sudah digulirkan, bahkan dimulai dari level paling bawah. "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah," jelasnya.

Ia melanjutkan, kolaborasi dengan kementerian lain sudah dijalin. "Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," pungkas Gus Ipul. Harapannya jelas: data yang lebih akurat, yang tak hanya jadi angka di atas kertas, tapi benar-benar menggambarkan realita di lapangan.