Pemerintah Perpanjang Program Beras SPHP hingga Akhir Februari 2026

MURIANETWORK.COM - Pemerintah memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga akhir Februari 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri, dengan memanfaatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diklaim dalam kondisi tertinggi. Perpanjangan ini menjadi jembatan sebelum program tahun 2026 yang baru dapat beroperasi penuh pada Maret mendatang.

Komitmen Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi melanjutkan intervensi pasar melalui program SPHP beras. Keputusan perpanjangan ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari skema anggaran tahun sebelumnya yang memungkinkan operasi berjalan tanpa terputus di awal tahun. Fokusnya jelas: menekan gejolak harga di tingkat konsumen tepat pada momen sensitif jelang hari-hari besar keagamaan.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan pentingnya langkah ini. "Sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, SPHP beras penting untuk terus dilanjutkan. Stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini paling tinggi, jadi intervensi ke pasaran seperti ini bisa untuk menekan harga beras. Ini juga agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang baik dan wajar," jelasnya di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Optimalisasi Penyaluran di Tingkat Daerah

Untuk memastikan program tepat sasaran, Bapanas mendorong optimalisasi penyaluran hingga ke level daerah. Maino menyebutkan, Bulog di daerah didorong untuk memaksimalkan penjualan melalui Gerakan Pangan Murah dan berbagai kanal distribusi lainnya. Bahkan, tim satgas pengawasan pangan yang sedang bertugas di lapangan turut diminta membantu mempercepat distribusi SPHP beras ini.

“Untuk perpanjangan sampai akhir Februari, kami mendorong Bulog di daerah-daerah untuk mengoptimalkan penjualan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah dan kanal lainnya. Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang sedang turun ke daerah juga kami minta untuk bantu percepatan SPHP beras,” tuturnya.

Hingga akhir Januari lalu, realisasi penyaluran telah mencapai 902,7 ribu ton. Angka ini menjadi modal sekaligus target untuk dikejar lebih keras lagi sepanjang Februari, memanfaatkan seluruh jaringan distribusi yang ada mulai dari pasar rakyat, koperasi, hingga ritel modern.

Menjaga Kesinambungan Pasokan dari Tahun ke Tahun

Di sisi pelaksana, Perum Bulog menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pasokan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penyaluran di Januari merupakan bagian dari pemenuhan target tahun 2025, sekaligus strategi untuk menjaga stabilitas pasar sambil menunggu penugasan resmi untuk tahun anggaran baru.

“Terkait upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen, kami laporkan per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 902.748 ton atau setara dengan 60,18 persen dari target tahunan,” ujar Rizal.

“Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran di bulan Januari ini merupakan kelanjutan dari pemenuhan target 2025 sembari menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional di tahun 2026. Ini untuk menjaga kesinambungan pasokan di pasar-pasar tradisional maupun retail modern melalui 37.040 mitra distribusi kami,” lanjutnya.

Dampak Nyata pada Inflasi dan Proses Anggaran 2026

Upaya stabilisasi ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Inflasi beras pada Januari 2026 tercatat hanya 0,16 persen, angka terendah dalam tiga tahun terakhir pada periode yang sama. Sebagai pembanding, inflasi beras menjelang Ramadan di tahun-tahun sebelumnya sempat menyentuh level yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa intervensi pasar memberikan pengaruh yang terukur.

Sementara untuk kelanjutan program, pemerintah telah menyiapkan pondasinya. Program SPHP beras untuk tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp4,97 triliun dari Kementerian Keuangan, yang setara dengan subsidi untuk sekitar 828 ribu ton beras. Namun, karena masih ada proses administrasi pemindahan anggaran ke Bapanas, pelaksanaan penuh program tahun 2026 baru diperkirakan dimulai pada Maret.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga pangan pokok ini, tidak hanya untuk momen Ramadan dan Idulfitri mendatang, tetapi juga dalam jangka menengah ke depan.