Prabowo Beri Sinyal: Impor BBM Akan Dikurangi Bertahap Demi Swasembada

Di Istana Negara, Rabu siang yang cerah, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik anggota Dewan Energi Nasional. Acara seremonial itu ternyata diikuti dengan arahan tegas. Kepada Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, Prabowo meminta impor BBM dihentikan secara bertahap. Tujuannya jelas: swasembada energi nasional.

Bahlil sendiri menyebut momen ini sebagai babak baru. Energi, katanya, kini jadi prioritas utama pembangunan. "Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, DEN akan menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan ambisi itu melalui roadmap kebijakan yang dibangun bersama.

Nah, arahan presiden ternyata tidak cuma satu. Ada empat poin utama yang disampaikan. Pertama, soal menjaga kedaulatan energi tanpa campur tangan pihak asing. Kedua, memperkuat ketahanan. Ini yang menarik cadangan BBM kita saat ini cuma cukup untuk 21 hari. Angka itu dinilai terlalu rendah.

"Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage," tegas Bahlil.

Lalu arahan ketiga adalah mendorong kemandirian. Caranya? Dengan menekan impor BBM yang masih sangat besar, lebih dari 30 juta kiloliter per tahun untuk solar dan bensin. Sedangkan arahan keempat merupakan puncak dari semuanya: mewujudkan swasembada energi sebagai tujuan akhir.

"Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada," kata dia menegaskan.

Menurut Bahlil, peta jalan atau roadmap-nya sudah siap. Sekarang tinggal eksekusi. Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mempercepat semuanya, termasuk menjajaki kerja sama dengan negara lain dan memperkuat organisasi pendukung.

"Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasinya. Perpres-nya sedang dalam proses," pungkasnya.