Respons Gubernur Soal Ancaman Mogok Pedagang Daging
Jakarta diguncang ancaman mogok. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) untuk wilayah DKI menyerukan aksi berhenti berjualan selama tiga hari penuh, mulai Kamis (22/1/2026) kemarin. Tapi, benarkah pasar-pasar tradisional dan RPH se-Jabodetabek jadi sepi?
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, punya pandangan lain. Usai membaca pemberitaan, ia langsung mengecek kondisi di lapangan. Hasilnya? Ia meyakini masih banyak pedagang yang tetap membuka lapak.
"Yang pertama, saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta,"
kata Pramono, Kamis lalu.
Menurutnya, keputusan untuk buka atau tutup toko bukanlah wewenang mutlak sebuah asosiasi. Ada faktor lain yang lebih menentukan. "Karena untuk berjualan di Jakarta itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan," tambahnya. Intinya, urusan perut dan nafkah sehari-hari seringkali berbicara lebih keras daripada sekadar seruan.
Lantas, apa yang memicu aksi mogok ini? Rupanya, ini adalah bentuk protes yang sudah matang rencananya. Lewat Surat Nomor 175/PABB-APDI/I/2026, DPD APDI DKI Jakarta resmi mengajak anggotanya untuk menghentikan penjualan daging sapi. Aksi direncanakan berlangsung tiga hari, dari Kamis hingga Sabtu (24/1).
Pemicu utamanya adalah harga sapi hidup di tingkat peternak yang melonjak tak terkendali. Kenaikan di hulu ini otomatis menyeret harga daging sapi di pasaran ikut naik. Namun begitu, di sisi lain, daya beli masyarakat justru terlihat lesu. Pedagang eceran terjepit: beli mahal, tapi tak bisa jual mahal-mahal amat karena barang bisa tidak laku.
Yang jadi keluhan utama para pedagang, menurut asosiasi, adalah belum adanya kepastian dari pemerintah. Mereka merasa belum dapat jaminan soal stabilitas harga ke depan. Kondisi inilah yang akhirnya memuncak jadi seruan mogok, sebagai cara untuk menyuarakan tekanan yang mereka rasakan. Sekarang, tinggal menunggu realita di lapangan apakah seruan itu solid, atau seperti dugaan Gubernur, banyak yang tetap buka karena tuntutan ekonomi.
Artikel Terkait
Mantan Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee Divonis 4 Tahun Penjara atas Kasus Suap dan Manipulasi Saham
AHY Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Usai Kecelakaan Maut di Perlintasan Bekasi Timur
Gus Rosikh: Muktamar NU Jangan Dibajak Kepentingan Politik dan Ekonomi
Kepala Bakom Janji Pola Komunikasi Pemerintah Lebih Agresif: ‘Kalau Diserang, Jangan Diam’