Kendaraan Listrik: Momentum yang Harus Dijaga Agar APBN Tak Tercekik Subsidi

Makanya, wacana menghentikan insentif buat kendaraan listrik dinilai sangat berisiko. Bukan cuma bikin transisi energi mandek, tapi juga berpotensi memperbesar tekanan fiskal negara di tengah ketidakpastian yang makin menjadi-jadi.

Abra mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali insentif fiskal, seperti PPN DTP, khususnya untuk produk yang memenuhi TKDN. Alasannya sederhana tapi mendasar.

"Insentif EV tidak hanya mendorong permintaan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, serta pengurangan beban subsidi energi," jelasnya.

Proyeksi untuk 2026 memang cukup mencemaskan. Subsidi energi diprediksi bisa menembus angka Rp210 triliun. Risiko defisit fiskal pun mengintai, berpotensi mendekati atau bahkan melampaui batas 3 persen dari PDB.

Melihat itu semua, Abra punya kesimpulan. “Dalam jangka menengah, perluasan penggunaan EV dapat membantu menahan lonjakan subsidi BBM dan listrik, sekaligus memperkuat industri otomotif dan baterai nasional,” katanya.

Jadi, menjaga momentum ini bukan sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan.