Purbaya Dukung Thomas Djiwandono Pindah Haluan ke BI

JAKARTA – Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ramai disebut masuk bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menanggapi isu itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara. Posisinya jelas: dia mendukung penuh.

Bagi Purbaya, perpindahan dari Kemenkeu ke bank sentral justru membuka peluang. Thomas akan mendapat perspektif baru. Latar belakangnya di sektor fiskal selama ini bisa jadi modal berharga, sementara pengalaman di moneter akan melengkapi kompetensinya.

"Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah," ujar Purbaya dengan santai.

Dia melanjutkan, "Biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung."

Pernyataan itu disampaikannya usai rapat dengan Komisi XI DPR RI dan KSSK, Senin (19/1/2026).

Tak cuma itu, Purbaya juga mengiyakan kabar lain yang beredar. Rupanya, ada kemungkinan pertukaran posisi antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung, yang dikabarkan akan masuk ke pemerintahan. Purbaya bahkan berencana segera menemui Juda untuk membicarakan hal ini lebih lanjut.

"Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu," ungkapnya.

"Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda, mungkin besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu."

Di sisi lain, ada pertanyaan menarik dari awak media. Mereka menyinggung soal kunjungan Thomas ke BI beberapa waktu lalu. Apa hubungannya? Purbaya menjawab dengan canda khasnya.

"Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih?" selorohnya sambil tertawa. "Kan sudah ngintip dua kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup saya pikir."

Namun begitu, isu sensitif soal independensi BI tak terelakkan. Banyak yang khawatir, masuknya orang pemerintah ke bank sentral bisa menggerus netralitas lembaga. Purbaya menepis kekhawatiran itu dengan tegas.

Menurutnya, pertukaran ini hal yang wajar dan seimbang. Tidak serta-merta dikaitkan dengan intervensi kebijakan. Kuncinya, kata dia, ada pada pemisahan proses pengambilan keputusan.

"Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungannya," tegas Purbaya.

"Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter."

Koordinasi, lanjutnya, tetap berjalan melalui forum KSSK. Tujuannya untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter yang independen itu bisa selaras, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Semuanya, kata Purbaya, berjalan sebagaimana mestinya.