Knesset Bergemuruh: Seruan Pendudukan Gaza Langgar Rencana Damai AS

TEL AVIV Suasana di parlemen Israel, Knesset, Senin lalu, tegang dan penuh pernyataan keras. Dalam sebuah konferensi bertajuk “Gaza-Hari Kemudian”, sejumlah pejabat senior secara terbuka menyerukan pendudukan permanen atas Jalur Gaza. Seruan ini jelas bertolak belakang dengan rencana perdamaian yang didorong Amerika Serikat, yang justru menolak kehadiran militer Israel di wilayah tersebut.

Menteri Kehakiman Yariv Levin, misalnya, bersikukuh dengan klaim teritorial yang luas. Suaranya lantang di ruang itu.

“Kita harus hadir di Gaza dan seluruh Tanah Israel. Ini, pertama dan terutama, adalah negara kita,” ujarnya, seperti dilaporkan Channel 7.

Tak sendirian, anggota parlemen sayap kanan Simcha Rothman juga menyuarakan hal serupa. Ia menegaskan Israel tak boleh kehilangan kendali.

“Israel harus tetap mengendalikan Jalur Gaza,” tegas Rothman.

Menurut laporan dari dalam konferensi, diskusi mereka mengerucut pada beberapa proposal konkret. Poin-poinnya antara lain kontrol keamanan Israel yang berkelanjutan, upaya melucuti Hamas sepenuhnya, dan yang paling kontroversial langkah untuk mendorong pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Ini adalah visi yang jauh dari kompromi.

Yang ironis, semua pernyataan keras ini muncul justru ketika pemerintahan Netanyahu sendiri sudah menyetujui rencana perdamaian yang diusung Presiden AS Donald Trump. Padahal, salah satu pilar utama rencana Trump itu adalah larangan bagi Israel untuk menduduki atau mencaplok Gaza.

Rencana Trump sendiri diluncurkan akhir September lalu, digadang-gadang sebagai jalan keluar dari perang. Isinya cukup komprehensif: mulai gencatan senjata, pertukaran tawanan, hingga penarikan pasukan Israel. Juga ada rencana pembentukan pemerintahan teknokrat dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Tapi, bagi para politisi di konferensi itu, tampaknya hal itu bukanlah pilihan.