Di sisi lain, dia justru melihat kebijakan anggaran ekspansif ini sebagai sesuatu yang relevan. Dalam ketidakpastian global seperti sekarang, pemerintah memang perlu memakai instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas. Nah, buktinya bisa dilihat dari serangkaian stimulus tahun lalu yang fokusnya pada daya beli dan perlindungan sosial.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan angka yang tidak kecil: Rp110,7 triliun dialokasikan untuk berbagai program. Mulai dari diskon listrik, bantuan untuk industri padat karya, bantuan pangan, sampai potongan harga transportasi. Belum lagi insentif pajak untuk pembelian properti dan tiket pesawat.
"Seluruh kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk menjaga daya beli dan penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa defisit tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, tapi memang benar-benar memiliki tujuan nyata bagi kestabilan ekonomi,"
jelas Fithra.
Lalu, bagaimana prospek ke depannya? Dia menilai ruang fiskal Indonesia masih cukup lapang. Defisit masih dalam batas, rasio utang terhadap PDB terjaga, dan pembiayaan pun membaik seiring turunnya imbal hasil surat utang negara.
Dengan kondisi itu, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di tahun 2026 dinilai masih sangat mungkin dicapai. Apalagi komposisi belanjanya diarahkan ke hal-hal yang langsung menyentuh rakyat: perlindungan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, dan infrastruktur. Semua itu diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat.
Artikel Terkait
KPK Tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam OTT Kasus Pemerasan
Polisi Lampung Gerebek Tiga Gudang Solar Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp160 Miliar
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka Pemerasan Rp2,7 Miliar ke OPD
Harga BBM Pertamina April 2026 Tak Berubah, Ikuti Kebijakan Pemerintah