Tapi ceritanya berbeda soal inflasi. Tekanan harga masih terlihat sangat lemah. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan Indeks Harga Konsumen (IHK) utama justru turun 0,28 persen pada Desember, melanjutkan tren penurunan dari bulan sebelumnya. Angka ini jauh melorot dari target bank sentral yang berada di kisaran 1 sampai 3 persen. Inflasi inti memang masih positif, naik 0,59 persen, tapi tetap saja rendah.
Secara keseluruhan sepanjang 2025, IHK utama Thailand malah terkoreksi 0,14 persen. Penurunan harga bahan bakar dan listrik disebut-sebut sebagai penyumbang utama. Pemerintah sendiri memperkirakan inflasi utama akan berada di zona negatif hingga datar di kuartal pertama tahun ini.
Meski datanya seperti itu, bank sentral berusaha tenang. Mereka menilai ekspektasi inflasi jangka menengah masih bisa dikendalikan dalam target. Tapi, kekhawatiran akan deflasi jelas mengintai. Soal ini, pejabat BOT punya penilaian sendiri.
“Saat ini, kami pikir tidak ada risiko deflasi. Kami belum melihatnya, tetapi ini adalah masalah yang harus dipantau,” kata Sakkapop Panyanakul, Direktur Kelompok Kebijakan Moneter BOT.
Perhatian lain tertuju pada baht yang kuat. Bank sentral menyoroti bahwa penguatan mata uang ini memperketat likuiditas, khususnya bagi eksportir kecil dan menengah. Akibatnya, beban mereka untuk mengirim barang ke luar negeri jadi makin berat. Catat saja, sepanjang tahun lalu, baht menguat lebih dari 10 persen terhadap dolar AS.
Di tengah semua tantangan ini, ada secercah harapan. Dalam forum terpisah, Piti Disyatat menyampaikan proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi diprediksi kembali positif pada kuartal IV-2025. Target pertumbuhan tahunan sebesar 2,2 persen, katanya, masih mungkin untuk dicapai. Tentu saja, dengan catatan dan perjuangan ekstra.
Artikel Terkait
Banjir dan Longsor Sapu 22 Desa di Halmahera Utara, Akses Bantuan Terkendala
Pasar Mobil Listrik 2026: Insentif Berakhir, Perang Harga China Jadi Penyeimbang
Cici Maulina: Dari Pemain hingga Pelatih, Setia Membela Garuda Pertiwi
Indef Ingatkan Pemerintah: Program Makan Gratis Bisa Jadi Beban Fiskal Jika Tak Ditata