Contoh lain ada di Negeri Para Bedebah karya Tere Liye.
Karya ini menampilkan praktik kekuasaan lewat hubungan simbiosis antara elite politik dan kepentingan ekonomi. Politik jadi arena tarik-ulur kepentingan, di mana hukum dan negara mudah tunduk pada modal. Kritik terhadap oligarki dan moralitas elite dihadirkan melalui konflik ekonomi dan dilema para tokohnya.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Pratami dkk. (2021). Mereka mencatat bahwa novel Indonesia modern kerap menggunakan pengalaman personal sebagai pintu masuk untuk mengkritik sistem yang lebih luas. Lewat kisah individu, pembaca diajak merasakan langsung bagaimana kebijakan dan kekuasaan berdampak pada hidup orang biasa.
Bahasa yang dipakai dalam novel-novel bernuansa politik umumnya naratif dan simbolik. Pengarang memanfaatkan metafora, konflik batin, dan dinamika relasi untuk menyamarkan kritiknya. Strategi ini memungkinkan nilai estetika tetap terjaga, sementara pesan politik tersampaikan secara reflektif tidak dipaksakan.
Jadi, sampai kapan pun novel akan tetap relevan sebagai medium kritik politik di Indonesia. Ia bukan cuma perekam kegelisahan, tapi juga menyediakan ruang refleksi. Selama ketimpangan dan ketidakadilan masih ada, novel akan terus hidup sebagai suara yang bermakna.
Artikel Terkait
Agrinas Klaim Hemat Rp46,5 Triliun dari Pengadaan 105 Ribu Kendaraan Operasional Koperasi
Dirut Agrinas Bantah Langgar Aturan TKDN di Tengah Rencana Impor Mobil India
Bank Woori Saudara Genjot Pertumbuhan Bisnis Lewat Strategi Kemitraan
China Larang Ekspor ke 20 Perusahaan Jepang, Sebut Ancaman Keamanan Nasional