Contoh lain ada di Negeri Para Bedebah karya Tere Liye.
Karya ini menampilkan praktik kekuasaan lewat hubungan simbiosis antara elite politik dan kepentingan ekonomi. Politik jadi arena tarik-ulur kepentingan, di mana hukum dan negara mudah tunduk pada modal. Kritik terhadap oligarki dan moralitas elite dihadirkan melalui konflik ekonomi dan dilema para tokohnya.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Pratami dkk. (2021). Mereka mencatat bahwa novel Indonesia modern kerap menggunakan pengalaman personal sebagai pintu masuk untuk mengkritik sistem yang lebih luas. Lewat kisah individu, pembaca diajak merasakan langsung bagaimana kebijakan dan kekuasaan berdampak pada hidup orang biasa.
Bahasa yang dipakai dalam novel-novel bernuansa politik umumnya naratif dan simbolik. Pengarang memanfaatkan metafora, konflik batin, dan dinamika relasi untuk menyamarkan kritiknya. Strategi ini memungkinkan nilai estetika tetap terjaga, sementara pesan politik tersampaikan secara reflektif tidak dipaksakan.
Jadi, sampai kapan pun novel akan tetap relevan sebagai medium kritik politik di Indonesia. Ia bukan cuma perekam kegelisahan, tapi juga menyediakan ruang refleksi. Selama ketimpangan dan ketidakadilan masih ada, novel akan terus hidup sebagai suara yang bermakna.
Artikel Terkait
Rupiah Melemah ke Rp17.143, Dihantui Blokade AS di Iran dan Revisi Proyeksi IMF
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi USD437,9 Miliar di Februari 2026, Didorong Sektor Publik
Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Lawatan Bilateral ke Rusia dan Prancis
Jaksa Agung Tegaskan Posisi Dominus Litis Jaksa Tetap Kukuh dalam KUHAP Baru