Namun begitu, lingkupnya kini diperluas. Pemerintah berencana membuka akses untuk lebih banyak mineral kritis lain yang dibutuhkan industri manufaktur dan pertahanan AS. Nikel, bauksit, dan yang paling strategis: logam tanah jarang atau rare earth.
Pemerintah sepenuhnya sadar posisi strategis mineral-mineral ini. Sifatnya sulit digantikan, baik secara teknis maupun ekonomis, tapi permintaannya global. Ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023. Intinya, mineral kritis ini bukan komoditas biasa.
Bagi Airlangga, ketersediaan akses ke mineral-mineral itu ibarat "jantung" bagi industri berat AS yang sedang tumbuh pesat.
Jadi, negosiasi yang sedang berjalan ini lebih dari sekadar transaksi. Ini tentang memenuhi kebutuhan industri masa depan, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia di peta geopolitik sumber daya global. Sebuah babak baru yang penuh tantangan, tapi juga peluang.
Artikel Terkait
KPK Catat 94.542 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Jelang Batas Akhir
Arus Balik Lebaran 2026 Masih Padat, Kedatangan di Stasiun Jakarta Capai 52.896 Penumpang
KPK: 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, Batas Akhir 31 Maret 2026
Upaya Pencurian Motor Gagal di Kos Makassar Berkat Kehadiran Pemilik