Pembangunan hunian sementara untuk para korban banjir di Sumatera digenjot habis-habisan oleh pemerintah. Tak tanggung-tanggung, para petugas di lapangan disebut bekerja hingga 18 jam dalam sehari demi mempercepat prosesnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, dalam sebuah jumpa pers daring yang digelar Kamis lalu.
"Seluruh provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah, ini akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari. Ini sangat kita apresiasi,"
ujar Abdul.
Menurutnya, setidaknya ada 18 Kabupaten/Kota yang menjadi target pembangunan huntara. Rinciannya, di Aceh ada 10 wilayah yang akan membangun, sementara 8 lainnya memilih untuk tidak. Nah, yang menarik justru datang dari Kabupaten Pidie.
Wilayah yang satu ini memutuskan untuk membiayai sendiri pembangunan 12 unit huntara yang mereka butuhkan, tanpa mengandalkan anggaran pusat.
"Pidie membiayai sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk Huntara ini kecil, hanya 12 unit, sehingga Pemerintah Daerah bisa menangani dan langsung mengerjakan ini, dan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu,"
tutur Abdul menjelaskan.
Lalu bagaimana dengan provinsi lainnya? Di Sumatera Utara, pembangunan sedang berjalan di empat kabupaten, yaitu Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Namun begitu, progres tercepat justru ditunjukkan oleh Sumatera Barat.
Abdul mengakui, proses di Sumbar sedikit lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya. "Tentu saja kita harapkan progres yang didapat oleh Sumatera Barat ini juga bisa diikuti segera oleh dua provinsi lainnya," harapnya.
Upaya marathon ini jelas bukan pekerjaan mudah. Tapi dengan kerja piket yang begitu panjang, pemerintah berharap para pengungsi segera mendapat tempat tinggal yang lebih layak.
Artikel Terkait
Pemerintah Jamin Iuran Peserta BPJS Nonaktif dengan Penyakit Kronis Tiga Bulan ke Depan
Pemerintah Beri Tenggat 3 Bulan untuk 11 Juta Peserta BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan
Gubernur DKI Tegaskan Pembangunan Gedung MUI-Baznas di HI Harus Patuhi Aturan Cagar Budaya
Menkes Desak Kemensos Aktifkan Kembali 120 Ribu Pasien Kronis di BPJS