BTN dan PPATK Bersinergi, 15 Rumah Tak Layak Huni Disulap Jadi Rumah Bersih, Keuangan Bersih

Di tengah hiruk-pikuk isu perumahan, langkah nyata justru datang dari sebuah program kolaborasi. PT Bank Tabungan Negara (BBTN) baru saja merampungkan renovasi 15 rumah tak layak huni. Lokasinya tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur. Ini adalah bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mereka, yang kali ini menggandeng lembaga yang mungkin tak biasa: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, kerja sama ini punya makna strategis. Ia menyebut program ini sengaja digelar bertepatan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia.

“Program ini sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia,” katanya Kamis lalu.

Lebih dari dua puluh tahun, PPATK memang jadi ujung tombak menjaga sistem keuangan nasional. Nah, BTN melihat ini selaras dengan peran mereka sebagai bank perumahan.

“Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

Baginya, rumah adalah fondasi dasar kehidupan yang bermartabat. Makanya, kolaborasi dengan PPATK dianggap penting. Tujuannya agar pembangunan rumah berjalan beriringan dengan penguatan integritas keuangan. Program bedah rumah ini sekaligus jadi bentuk dukungan terhadap target pemerintah menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun begitu, Nixon tak menampik bahwa tantangannya masih sangat besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Jawa Barat cukup mencengangkan. Hanya sekitar 54% rumah tangga yang menempati hunian layak. Sisanya, hampir 46%, masih tinggal di tempat yang belum memenuhi standar.

“Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” tegasnya.

Lewat program bertajuk “Rumah Bersih, Keuangan Bersih”, BTN dan PPATK berupaya memberi solusi konkret. Tujuannya ganda: memperbaiki kondisi fisik rumah sekaligus menyisipkan edukasi. Masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, perlu dilindungi bukan cuma dari keterbatasan hunian, tapi juga dari jerat judi online, investasi bodong, atau praktik pencucian uang.

“Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” kata Nixon.

Di sisi lain, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana punya pandangan yang menarik. Ia meyakini bahwa integritas seseorang berawal dari rumah.

“Integritas itu mulainya dari rumah. Bagaimana dia hidup dengan keluarga, bagaimana berinteraksi dengan anak, dengan suami, dengan istri, semuanya bermula dari rumah. Orang yang berintegritas di luar itu dimulainya dari rumah,” ujar Ivan.

Karena itulah, menghadirkan rumah yang bersih dan layak dianggap sebagai langkah fundamental. Rumah yang baik, menurutnya, tak cuma meningkatkan kualitas hidup, tapi juga membantu menata keuangan keluarga yang tinggal di dalamnya.

Ivan juga menyinggung komitmen PPATK yang tak cuma berupa pengawasan di belakang meja. Mereka turun langsung dengan aksi nyata. Ia mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan uang rakyat. Salah satu wujudnya ya program membangun rumah ini.

“Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” katanya.

Harapannya sederhana namun mendalam: rumah yang dibangun bukan sekadar tempat berteduh.

“Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” tutur Ivan.

Sinergi antar lembaga seperti ini, antara sektor keuangan, pemerintah, dan penegak hukum, memang kunci. Nixon menutup dengan harapan agar bantuan ini membawa manfaat nyata dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi. Masalah perumahan memang kompleks, tapi langkah kecil yang konkret seperti ini setidaknya memberi secercah harapan.