Presiden sendiri, kata Tito, meminta agar pengecekan silang dilakukan terlebih dahulu. Validitas angka itu harus dipastikan.
"Kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, data ini [sebanyak 700 ribu anak Papua belum bersekolah], harus kita cross-check dulu benar enggak,"
tegas Mendagri.
Meski data masih dalam proses pengecekan, Tito menegaskan prinsip dasar pemerintah tetap jelas. Komitmen untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak Papua tidak diragukan.
"Prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya, tapi enggak tahu angkanya, harus kita cross-check dulu,"
tutupnya.
Jadi, sementara respons cepat sudah diberikan dari Istana, langkah konkretnya masih menunggu kepastian data. Semua sepakat bahwa setiap anak berhak sekolah. Tinggal menunggu seberapa luas dan dalam masalah yang sebenarnya harus diatasi di Papua.
Artikel Terkait
Microsoft Ancam Gugat OpenAI dan Amazon Soal Kerja Sama Cloud Rp850 Triliun
BAZNAS Tetapkan Zakat Fitrah Rp50.000 per Jiwa Menjelang Lebaran 2026
Tiket Bus ke Sumatera dan Jawa Naik Daun, Terminal Pulo Gebang Mulai Ramai Pemudik
BAZNAS Tetapkan Zakat Fitrah Rp50.000 per Jiwa untuk Ramadan Ini