Di sisi lain, PDI Perjuangan bersikap keras. Mereka mendesak pemerintah, khususnya Kemenbud di bawah Fadli Zon, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah ini. Alasannya, proyek dinilai telah melukai banyak perasaan.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung. "Kami minta dengan tegas agar dihentikan. Sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," tegasnya pada suatu Senin di akhir Juni 2025.
My Esti tak menampik bahwa salah satu pemicu sikap keras partainya adalah pernyataan kontroversial Fadli Zon sendiri, terutama terkait peristiwa tahun 1998. Polemik itu, menurutnya, diperparah dengan mundurnya sejumlah sejarawan dari tim penulis.
"Banyak sejarawan yang keluar, menyatakan mundur. Itu artinya apa? Artinya di dalamnya ada banyak persoalan yang tidak sederhana," ujarnya, menyiratkan keretakan dari dalam.
Jadi, di balik peluncuran buku yang tampak megah itu, tersimpan dua cerita yang bertolak belakang. Satu sisi melihatnya sebagai upaya merawat ingatan bangsa. Di sisi lain, proyek ini justru dianggap mengoyak luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
Artikel Terkait
Bonus Rp365 Miliar Cair untuk Atlet Peraih Emas ASEAN Para Games
Presiden Prabowo Perintahkan KAI Tingkatkan Kenyamanan Kereta dan Stasiun
Kapolda Sumsel Perintahkan Kesiapan Penuh Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran 2026
TelkomGroup Berangkatkan 1.924 Pemudik Gratis dengan Bus Ramah Lingkungan