Gus Yahya Tegaskan Posisinya Sebagai Ketum PBNU yang Sah

JAKARTA Di tengah hiruk-pikuk dinamika internal Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya secara tegas menyatakan dirinya masih merupakan Ketua Umum PBNU yang sah. Penegasan itu dia sampaikan lewat pernyataan sikap resmi bertanggal 13 Desember 2025, yang ditandatanganinya sendiri. Pernyataan itu jelas merupakan respons atas keputusan rapat pleno beberapa hari sebelumnya, tepatnya 9 Desember, yang konon memberhentikannya dan menunjuk seorang penjabat ketum.

Menurut Gus Yahya, mandat yang dia pegang bersama Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar adalah mandat sah hasil Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021. Masa jabatannya, tegas dia, masih berjalan lima tahun hingga muktamar berikutnya digelar.

“Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah,” kata Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

“Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan penjabat ketum PBNU, tidak sah dan ilegal,” imbuhnya.

Argumen hukumnya sederhana tapi kuat: AD/ART NU mengatur pemberhentian pimpinan di tengah jalan hanya bisa dilakukan lewat Muktamar Luar Biasa, itupun harus didasari pelanggaran berat yang terbukti. Tanpa itu, semua proses dianggapnya melanggar aturan main organisasi. Dia juga mengklaim, namanya masih tercatat sebagai ketum yang sah dalam arsip Kementerian Hukum dan HAM RI.

Namun begitu, di balik ketegasan hukum itu, Gus Yahya rupanya lebih memilih jalan damai. Dia menyebut tetap mengedepankan islah atau rekonsiliasi. Tujuannya jelas, menjaga martabat dan keutuhan jam’iyyah NU. Sikap ini, katanya, sejalan dengan nasihat para kiai sepuh yang disampaikan dalam beberapa pertemuan di pesantren, seperti di Ploso, Kediri dan Tebuireng, Jombang.

Lewat pernyataan sikapnya, dia mengimbau seluruh pengurus dan warga Nahdliyin untuk tetap tenang. Jangan sampai persatuan terkoyak. Dia juga meminta agar sementara waktu instruksi yang mengatasnamakan penjabat ketum PBNU tidak diindahkan dulu. Ini untuk mencegah kebingunan yang lebih luas di tubuh organisasi.

Tak lupa, pesan juga disampaikan kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Gus Yahya mengingatkan agar tidak gegabah menindaklanjuti kebijakan dari pihak yang dianggapnya tidak berwenang. Resikonya bisa berujung pada persoalan hukum yang runyam.

Pernyataan sikap yang ditutup dengan doa itu berharap dinamika ini bisa diselesaikan dengan cara yang bermartabat. NU harus tetap menjadi rumah besar bagi persatuan umat, bukan medan pertikaian.