Prabowo Gandakan Anggaran Bencana, Fokus pada Kebutuhan Bayi dan Perempuan

Presiden Prabowo Subianto ternyata mengambil langkah yang cukup mengejutkan dalam rapat terbatas di Aceh. Alih-alih menyetujui usulan anggaran yang diajukan, ia justru menggandakannya. Keputusan itu untuk mengalokasikan dana segar sebesar Rp4 miliar bagi setiap kabupaten dan kota di tiga provinsi yang porak-poranda akibat bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokusnya jelas: memenuhi kebutuhan mendesak warga, terutama untuk bayi dan perempuan.

Latar belakang keputusan ini bermula dari laporan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Menurutnya, kondisi keuangan daerah di 52 kabupaten/kota itu benar-benar menipis. Maklum, sudah akhir tahun, anggaran belanja tak terduga (BTT) hampir habis. Padahal, bantuan dari pusat seperti pangan dan BBM sudah dikirim dalam jumlah besar.

Namun begitu, ternyata ada kebutuhan lain yang tak kalah mendesak di lapangan. Barang-barang yang sifatnya spesifik dan langsung dibutuhkan di pengungsian.

"Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah," ujar Tito.

Dia menambahkan, meski ada dukungan antardaerah yang mencapai Rp34 miliar, itu masih belum mencukupi. Fiskal daerah terbatas. Karena itulah, dia mengajukan permohonan tambahan dana kepada Presiden.

"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak," kata dia.

Respons Prabowo? Langsung dan di luar dugaan.

"Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar," ujarnya.

Tak berhenti di situ. Presiden juga memerintahkan perhitungan terpisah untuk bantuan ke tingkat provinsi. Jumlahnya tak main-main.

"Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," tegasnya.

Di hadapan para gubernur dan bupati, Prabowo berusaha memberikan keyakinan. Pemerintah pusat, katanya, akan berdiri di belakang mereka.

"Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu," kata Prabowo.

Di sisi lain, persoalan lain juga mengemuka. Bencana tak hanya merusak rumah warga, tetapi juga kantor-kantor pemerintahan. Banyak kantor camat dan desa luluh lantak. Imbasnya, layanan publik mandek dan dokumen penting warga KTP, ijazah, sertifikat tanah, STNK ikut raib.

Menyikapi hal ini, Tito mengusulkan kebijakan khusus. Ia meminta agar biaya pengurusan ulang seluruh dokumen itu digratiskan.

"Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan," jelas Tito.

Prabowo merespons usulan tersebut dengan singkat. "Oke, nanti dihitung semua," janjinya.

Sebelum rapat ditutup, Presiden menyemangati para pemimpin daerah yang hadir. Tantangan yang mereka hadapi memang berat. "Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," pungkasnya.