Bencana di Sumatera Buka Borok: Cadangan Pangan Daerah Masih Jauh dari Aman

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan cuma soal kerusakan fisik. Ada ancaman lain yang mengintai: ketahanan pangan daerah bisa terganggu. Ini situasi yang serius.

Menurut Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), pemerintah daerah hingga level desa harus punya cadangan pangan yang siap. Tanpa itu, krisis suplai dan lonjakan harga bisa terjadi. "Kesiapan itu kunci," tegasnya.

Memang, aturan tentang cadangan pangan sudah ada. Tapi, masalahnya, regulasi yang berlaku sekarang ini cuma fokus ke beras. Padahal, nggak semua daerah di Indonesia ini adalah lumbung padi. Khudori bilang, seharusnya cadangan pangan itu disesuaikan dengan apa yang biasa dimakan masyarakat lokal. Jadi, ya, lebih fleksibel.

Lalu, bagaimana dengan ketersediaan beras secara nasional? Secara umum sih cukup. Harganya juga relatif stabil dan terjangkau. Mungkin karena itu pula, konsumsi beras dari Sabang sampai Merauke nyaris universal, mencapai 99,33 persen di tahun 2023.

Tapi, sayangnya, fakta di lapangan nggak seideal data nasional. Khudori menyoroti bahwa kesiapan cadangan beras daerah masih jauh dari kata memadai. Data Bapanas 2025 menunjukkan, baru 33 provinsi yang punya cadangan beras plus regulasinya. Lima provinsi lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan yang mengejutkan, DKI Jakarta ternyata belum memilikinya.

Nah, soal Jakarta ini menarik. Meski tak punya cadangan pangan formal, ibukota punya senjata lain: BUMD Food Station dan Pasar Jaya. Lembaga ini dinilai cukup kuat menjaga stok dan harga. Jakarta juga punya program paket pangan murah untuk warga kurang mampu. Jadi, mekanismenya beda.