Bank Mandiri Pacu Ekonomi Hijau dengan Obligasi Berkelanjutan Rp5 Triliun

- Selasa, 02 Desember 2025 | 11:25 WIB
Bank Mandiri Pacu Ekonomi Hijau dengan Obligasi Berkelanjutan Rp5 Triliun

Bank Mandiri kembali meluncurkan instrumen pendanaan terbarunya. Kali ini, perseroan yang berkode emiten BMRI itu membuka penawaran awal Obligasi Keberlanjutan (Sustainability Bond) Tahap I Tahun 2025. Targetnya cukup besar: mengumpulkan dana segar hingga Rp5 triliun.

Langkah ini bukan sekadar urusan pencarian modal biasa. Menurut pihak bank, aksi korporasi ini punya beberapa tujuan strategis. Di antaranya, memperkuat struktur pendanaan dan membuka ruang lebih luas untuk pembiayaan yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan kata lain, mereka ingin dana yang masuk nanti bisa dialirkan ke proyek-proyek yang punya dampak nyata.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, menjelaskan lebih jauh.

"Melalui penerbitan ini, Bank Mandiri menargetkan perluasan kapasitas pembiayaan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Dia melanjutkan, obligasi ini adalah bentuk komitmen nyata. Bank ingin praktik pembiayaannya selaras dengan agenda transisi nasional menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.

“Instrumen ini kami susun untuk menghadirkan pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan transformasi ekonomi,” kata Ari.

“Dengan sinergi yang tepat, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.”

Lalu, kemana uang hasil penerbitan obligasi itu akan dialirkan? Rencananya, dana tersebut akan dipakai untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek yang masuk dalam kategori usaha berwawasan lingkungan dan sosial. Ini sesuai dengan kerangka yang sudah ditetapkan.

Ari menegaskan, kebutuhan akan pendanaan semacam ini makin mendesak. Dunia bisnis global memang sedang bergeser ke arah standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang lebih ketat.


Halaman:

Komentar