Netanyahu Minta Grasi demi Kepentingan Negara di Tengah Badai Korupsi

YERUSALEM - Benjamin Netanyahu, sang perdana menteri Israel yang sedang menghadapi badai kasus korupsi, ternyata sudah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog. Pengajuannya dilakukan Minggu (30/11/2025) lalu. Alasannya cukup mengejutkan: proses hukum yang sedang berjalan disebutnya menghambat kemampuan memerintah. Menurut Netanyahu, grasi ini justru akan membawa manfaat bagi negara.

Sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama, Netanyahu tetap bersikukuh membantah semua tuduhan yang menjeratnya mulai dari penyuapan, penipuan, hingga pelanggaran kepercayaan. Lewat surat resmi yang dikirimkan pengacaranya ke kantor presiden, dia menyatakan keyakinan bahwa proses hukum akan membebaskannya sepenuhnya.

"Pengacara saya sudah menyampaikan permohonan grasi kepada presiden hari ini. Saya berharap siapa pun yang peduli dengan masa depan negara mendukung langkah ini," ujar Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang disebarkan partainya, Likud.

Namun begitu, respons dari oposisi tak kalah keras. Pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tak pantas diampuni tanpa pengakuan kesalahan, penyesalan, dan yang terpenting: pensiun dari panggung politik.

Memang, aturan di Israel biasanya baru memberikan pengampunan setelah proses hukum tuntas dan terdakwa dinyatakan bersalah. Tapi pengacara Netanyahu punya argumen lain. Mereka berpendapat presiden bisa turun tangan kalau kepentingan publik sedang dipertaruhkan seperti sekarang ini demi meredakan perpecahan dan menguatkan persatuan nasional.

Di sisi lain, Kantor Presiden Israel mengaku permintaan ini luar biasa dan punya implikasi serius. Herzog sendiri disebut akan mempertimbangkannya dengan penuh tanggung jawab setelah mendengar berbagai pendapat yang relevan.

Yang menarik, Presiden AS Donald Trump ikut angkat bicara. Bulan ini dia mengirim surat pribadi kepada Herzog yang mendesak pemberian pengampunan untuk Netanyahu. Menurut Trump, kasus ini murni penuntutan politis yang tidak berdasar.

Prosedurnya sendiri akan berjalan standar: permohonan grasi akan diteruskan ke departemen khusus di Kementerian Kehakiman untuk dikumpulkan berbagai pendapat. Nantinya, penasihat hukum presiden yang akan merumuskan rekomendasi akhir.

Netanyahu memang figur yang paling memecah belah di Israel. Karir politiknya panjang pertama kali terpilih sebagai perdana menteri tahun 1996, lalu bolak-balik memerintah dan berada di oposisi, sebelum akhirnya kembali memimpin setelah pemilu 2022.

Menjelang pemilu Oktober 2026, banyak jajak pendapat menunjukkan koalisinya yang disebut-sebut sebagai yang paling kanan dalam sejarah Israel akan kesulitan meraih cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.

Sepanjang karirnya, Netanyahu dikenal fokus pada isu keamanan dan ekonomi. Tapi bayang-bayang korupsi tak pernah benar-benar hilang. Dia memimpin saat tragedi 7 Oktober 2023 terjadi ketika Hamas melancarkan serangan yang disebut sebagai peristiwa paling traumatis dalam sejarah Israel, dan serangan paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak Holocaust.

Sejak saat itu, dia memimpin perang dahsyat di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Langkah ini menuai kecaman keras dari berbagai penjuru dunia.

Meski berhasil melemahkan Hamas dan Hizbullah, serta melancarkan serangan terhadap Iran yang menghancurkan infrastruktur militer penting, perang ini meninggalkan luka yang dalam bagi banyak pihak.