Insentif Mobil Hybrid Terancem, Pemerintah Didesak Segera Bertindak

Insentif untuk mobil hybrid produksi lokal dengan komponen dalam negeri tinggi kembali jadi sorotan. Pemerintah didesak untuk melanjutkan kebijakan ini, yang dianggap penting bagi pengembangan industri otomotif ramah lingkungan di tanah air.

Namun begitu, situasi saat ini terasa timpang. Mobil hybrid atau HEV cuma dapat diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Itu pun masa berlakunya tinggal sebentar, habis di akhir tahun ini. Bandingkan dengan mobil listrik murni (BEV) yang dapat fasilitas jauh lebih menggiurkan.

BEV produksi lokal yang memenuhi syarat TKDN dibebaskan dari PPN, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama. Alhasil, total pajak yang harus dibayar cuma sekitar 2 persen. Bahkan untuk BEV impor sekalipun, pemerintah memberi keringanan bea masuk hingga 50 persen.

Menurut Riyanto, peneliti senior dari LPEM FEB UI, struktur pajak yang tak seimbang ini perlu dievaluasi. Terutama buat membangkitkan industri otomotif yang lagi lesu penjualan domestik tercatat turun 10,6 persen per Oktober 2025.

"Segmen hybrid ini perlu kebijakan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan reduksi emisi dan TKDN-nya. Insentif untuk HEV saat ini belum fair," tegas Riyanto dalam keterangannya, Senin (24/11).

Di sisi lain, dorongan untuk hybrid makin relevan karena semakin banyak pabrikan yang memproduksinya di dalam negeri. Honda merakit HR-V e:HEV di Karawang, sementara Wuling memproduksi Almaz Hybrid di Bekasi. Belum lama ini, Toyota juga meluncurkan Veloz HEV dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 80 persen.

Kehadiran model-model hybrid lokal ini ternyata punya dampak riil. Ribuan tenaga kerja terserap, mulai dari lini produksi, rantai pasok komponen, hingga logistik dan penjualan. Aktivitas produksinya yang terus meningkat jelas berkontribusi pada perputaran ekonomi nasional.

Riyanto memperkirakan prospek kendaraan hybrid di tahun 2026 akan lebih baik. Apalagi nanti, insentif untuk BEV impor utuh akan berakhir.

"Estimasi saya, HEV bisa mencapai 5 persen market share. Beberapa pemain yang tadinya cuma jual BEV akan mulai tawarkan HEV, jadi pilihan modelnya akan lebih beragam," ujarnya.

Pendapat senada datang dari pengamat otomotif Bebin Djuana. Menurutnya, kendaraan hybrid layak dapat perhatian lebih besar dari sisi kebijakan fiskal. Kalau fokus pemerintah memang pada pengurangan emisi, hybrid harus diperhitungkan bukan cuma BEV.

"BEV memang tidak menyumbang emisi, sedangkan hybrid mengurangi emisi sekaligus menghemat BBM. Sudah sepatutnya pajaknya dikurangi. Kalau ini terjadi, pasar hybrid pasti naik," kata Bebin.

Tapi seberapa besar kenaikannya? Itu semua bergantung pada besaran insentif pajak yang diberikan, plus kecepatan produsen dalam menghadirkan model-model terbaru. Soalnya, konsumen kita dikenal selalu ingin yang baru dan ter-update.

Yang jelas, peta pasar kendaraan ramah lingkungan tahun depan akan sangat ditentukan oleh kesiapan industri dalam negeri. Mampukah mereka berproduksi secara efisien dengan kualitas yang tak kalah saing?