Kekayaan Alam Indonesia Hanya Dinikmati Segelintir Elite
Oleh: Nano Hendi Hartono Wartawan Senior
Indonesia itu kaya. Sungguh kaya. Lihat saja hamparan sumber daya yang tersebar dari ujung timur ke barat: emas di Papua, batubara di Kalimantan, nikel di Morowali, sampai timah di Bangka Belitung. Semestinya, ini jadi berkah untuk semua. Tapi kenyataannya? Di tanah-tanah yang subur dengan mineral itu, justru kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang tumbuh pesat.
Lalu, buat siapa sebenarnya semua kekayaan ini dikeruk?
Ambil contoh Papua. Cadangan emasnya termasuk yang terbesar di dunia, menghasilkan triliunan rupiah tiap tahun. Tapi coba datangi kampung-kampung di sekitarnya. Anak-anak masih banyak yang telanjang kaki, kasus gizi buruk tak pernah benar-benar hilang. Akses untuk sekolah dan berobat? Jauh dari kata layak.
Di sisi lain, Kalimantan punya cerita serupa dengan batubaranya. Sungai dikeruk, hutan dibuka lebar-lebar. Masyarakat lokal? Mereka hidup di tengah debu tebal dan air yang sudah tercemar. Bekas galian meninggalkan lubang-lubang berbahaya. Saat batubara habis, yang tertinggal cuma tanah rusak dan janji manis yang menguap begitu saja.
Lalu ada Morowali. Kawasan industri nikelnya begitu megah, jadi kebanggaan nasional. Investasi mengalir deras, angka-angkanya selalu dipamerkan. Namun begitu, nelayan setempat kehilangan laut tempat mereka mencari ikan. Petani kehilangan lahannya. Para buruh pun seringkali harus bekerja dengan upah minim dan jaminan keselamatan yang setengah hati.
Intinya, di mana-mana ceritanya nyaris sama. Kekayaan alam dikuasai oleh segelintir orang entah itu elite politik, pengusaha besar, atau korporasi. Peran negara kerap kali hanya sebatas pemberi izin, bukan pelindung bagi warga kecil.
Rakyat biasa cuma kebagian sisa. Jadi buruh kasar, atau penonton yang pasif. Bahkan jadi korban pertama saat lingkungan rusak. Saat konflik lahan meletus, merekalah yang berhadapan dengan hukum. Sementara keuntungan besar mengalir lancar ke kantong segelintir orang di pusat kekuasaan.
Ini seperti kolonialisme versi baru. Bukan lagi bangsa asing yang menjajah, tapi elite dalam negeri sendiri yang menguasai segalanya, dengan dalih investasi dan pembangunan.
Artikel Terkait
Izin Dicabut, Operasi Tetap Jalan: Kritik Pedas untuk 28 Perusahaan Pasca-Longsor
Hujan Deras Pagi Ini Lumpuhkan Rute Transjakarta
Rektor UGM Dikoreksi Sendiri: Dua Versi Kelulusan Jokowi dalam Video Resmi
DPR Minta Kasus Hogi Miyana Dihentikan, Penegak Hukum Akui Kekeliruan