Delapan Parpol Serukan Ambang Batas Parlemen 1% Demi Suara Rakyat

JAKARTA - Suasana di deklarasi Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) terasa cukup hangat. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen Partai Perindo, hadir langsung dalam acara yang digelar di Jakarta itu. Menurutnya, gerakan ini punya misi penting: memastikan pemilu berjalan dengan integritas yang terjaga.

"Intinya, kita ingin ikut mengawal proses pemilu agar benar-benar berintegritas," ujar Ferry, berbicara kepada para hadirin pada Sabtu (22/11/2025).

Dia melanjutkan dengan penekanan, "Ini tentang kedaulatan suara rakyat. Kita tidak mau hal itu hanya jadi wacana saja."

Gerakan ini sendiri akan fokus pada empat isu utama selama empat tahun ke depan. Salah satu yang menarik perhatian adalah usulan penurunan parliamentary threshold menjadi satu persen. Nah, bagi Ferry, usulan ini ternyata sejalan dengan pembahasan internal yang sudah lama digodok di Partai Perindo.

"Hasil diskusi kami memang mengarah ke sana," katanya.

Dia lalu menjelaskan lebih detail, "Ada sekitar 17,3 juta suara yang tidak terpakai dalam konversi kursi. Kalau dilihat dari angka itu, usulan satu persen ini sebenarnya wajar saja. Kami berharap pemerintah dan DPR bisa meninjau ulang aturan ini. Tujuannya jelas, agar suara rakyat tidak terbuang percuma dan benar-benar jadi kursi di parlemen."

Selain soal ambang batas, Ferry juga menyoroti masalah verifikasi partai politik. Dia setuju bahwa partai non-parlemen dari Pemilu 2024 seharusnya tidak perlu lagi melalui verifikasi faktual. Cukup verifikasi administratif saja. Menurutnya, verifikasi faktual sebaiknya dikhususkan untuk partai politik yang benar-benar baru berdiri.

"Dengan begitu, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kedaulatan rakyat bisa lebih terjaga," tegasnya.

Gerakan GKSR ini diinisiasi oleh delapan partai politik yang saat ini belum memiliki kursi di parlemen. Mereka adalah Partai Perindo, PPP, Hanura, Partai Ummat, PKN, PBB, Partai Buruh, dan Partai Berkarya. Kolaborasi ini menunjukkan adanya upaya serius dari partai-partai di luar gedung untuk memperjuangkan sistem pemilu yang lebih adil.