Gedung Putih Bantah Klaim Afsel Soal Pembatalan Boikot G20

JOHANNESBURG - Gedung Putih langsung angkat bicara. Mereka membantah keras pengumuman dari Afrika Selatan yang menyebut Amerika Serikat mencabut boikotnya terhadap KTT G20. Presiden Donald Trump menegaskan, tak satu pun pejabat AS akan ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi tersebut.

Nah, sebelumnya Presiden Afsel Cyril Ramaphosa sempat bersikeras bahwa pemerintahan Trump mengalami "perubahan pikiran" yang mendadak, tepat sebelum KTT digelar. Tapi kenyataannya? Gedung Putih pada Kamis (20/11/2025) menjelaskan bahwa Duta Besar AS memang akan datang, namun cuma untuk urusan serah terima penyelenggaraan. Soalnya, tahun depan AS yang jadi tuan rumah KTT kelompok ekonomi global ini – rencananya di klub golf milik Trump di Florida.

"Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam pembicaraan resmi di G20 di Afrika Selatan," tegas Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dilaporkan TRTWorld, Jumat (21/11/2025).

Leavitt juga tak sungkan menyampaikan ketidaksenangannya. "Saya lihat Presiden Afrika Selatan hari ini banyak bicara yang menentang Amerika Serikat dan Presiden kami. Bahasa seperti itu tidak kami hargai," tambahnya dengan nada cukup tajam.

Di sisi lain, Ramaphosa bersikukuh dengan versinya. Dia menyebut perubahan sikap AS sebagai "tanda positif" dan menekankan bahwa kehadiran negara dengan ekonomi terbesar dunia itu sangat diperlukan. "Semua negara ada di sini, dan Amerika Serikat perlu berada di sini," ujarnya penuh keyakinan.

Yang menarik, pernyataan Ramaphosa ini tetap keluar meski sebenarnya Kedutaan Besar AS di Pretoria sudah terlebih dahulu mengirim pemberitahuan resmi bahwa mereka tidak akan hadir. Dalam pesannya, Kedubes AS dengan gamblang menyatakan bahwa prioritas G20 versi Afrika Selatan "bertentangan dengan pandangan kebijakan AS" dan mereka "tidak bisa mendukung konsensus dokumen apa pun" yang dinegosiasikan di bawah kepemimpinan Afsel.

Agenda yang jadi perdebatan ini mencakup beberapa isu sensitif. Mulai dari skema keberlanjutan utang untuk negara berpenghasilan rendah, pembiayaan transisi energi yang mereka sebut "adil", sampai pemanfaatan mineral penting untuk pembangunan berkelanjutan.