Wakil Ketua MPR Apresiasi Progres Ekonomi Karbon, Soroti Pentingnya Kepastian bagi Investor

Menurut Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR dari PAN, perkembangan industri karbon nasional sudah 'on the right track'. Dia melihat langkah-langkah yang diambil saat ini berada di jalur yang tepat.

Pernyataan ini dia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah Ekonomi Karbon, Jumat lalu. Rapat yang digelar di Jakarta itu dipimpin langsung oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

"Pertemuan Komrah hari ini sangat penting," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

"Yang sedang kita bangun bukan cuma mekanisme perdagangan karbon. Ini soal fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional kita ke depan."

Eddy tampak cukup puas dengan progres yang ada. Dia secara khusus menyoroti peran Menko Pangan yang dinilainya langsung 'berlari kencang' menindaklanjuti Perpres 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

"Kami sungguh mengapresiasi kepemimpinan Pak Menko," lanjutnya.

"Beliau langsung mengoordinasikan segenap kementerian dan lembaga, mengurai berbagai hambatan di dalam proses pembentukan sektor ekonomi karbon ini."

Namun begitu, tantangan nyata masih ada. Eddy mengakui, saat ini sudah banyak proyek karbon yang bersiap diluncurkan. Sayangnya, prosesnya masih harus menunggu. Mereka terhambat oleh pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang masih dikoordinasikan.

Di sisi lain, persiapan teknis terus berjalan. Para pemangku kebijakan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK, tengah mempersiapkan sistem pencatatannya. Sistem itu dikenal dengan nama Sistem Registrasi Unit Karbon atau SRUK.

Sebagai Doktor Ilmu Politik UI, Eddy melihat fase ini dari kacamata kebijakan publik dan investasi. Menurutnya, ini adalah fase kritis untuk menjaga momentum. Banyak proyek sudah memulai persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian.

"Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor," tegas Eddy.

"Sinyal bahwa Indonesia serius membangun 'low carbon economy'. Sekaligus, kita juga perlu memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap. Tujuannya agar mereka tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon."

Mengenai SRUK, Eddy punya pandangan yang lebih mendalam. Baginya, ini bukan sekadar sistem pencatatan biasa. Ini adalah fondasi kepercayaan pasar. Seluruh bangunan ekonomi karbon nantinya akan bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan yang dijamin sistem ini.

"Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional," ungkapnya.

"Kredibilitas pasar karbon Indonesia harus diakui secara global."

Lebih dari itu, sistem ini perlu dibangun dengan tata kelola yang kuat dan keamanan yang andal. Kesiapan untuk berinteraksi dengan ekosistem internasional juga mutlak. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap sistem akan menentukan kepercayaan terhadap pasar itu sendiri.

Di akhir pembicaraan, Eddy menyimpan optimisme. Dia yakin, dengan kekompakan seluruh pemangku kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menko Pangan, Indonesia akan punya industri karbon yang kuat.

"Industri yang kredibel," pungkasnya.

"Yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi negara dari udara yang bersih dan hutan yang sehat."