Peringatan Resmi: Marak Penipuan Online Catut Nama Coretax DJP

IDXChannel | Jumat, 21 November 2025

Hati-hati, modus penipuan online kembali muncul. Kali ini, pelaku memanfaatkan nama Coretax, layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun angkat bicara dan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan Kamis (20/11/2025), Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, membeberkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah situs tiruan. Situs-situs ini tampilannya dibuat mirip sekali dengan layanan Coretax yang asli, lengkap dengan identitas yang menyerupai situs resmi pemerintah. Tujuannya jelas: menjebak.

“DJP sendiri sudah menginformasikan soal kemunculan situs-situs palsu ini,” ujar Alexander. Risikonya tak main-main. Bisa-bisa data pribadi Anda disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

Nah, untuk itu, Komdigi menegaskan satu hal. Seluruh layanan Coretax yang sah hanya bisa diakses lewat satu pintu: situs resminya. Titik. “Kami minta masyarakat selalu cek ulang alamat situs sebelum memasukkan data apa pun,” tegas Alexander. Jika domainnya bukan yang resmi, lebih baik urungkan niat. Jangan diteruskan.

Di sisi lain, Komdigi tak tinggal diam. Mereka sudah mengambil langkah pengawasan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, merujuk pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Langkahnya macam-macam. Mulai dari memantau dan mengevaluasi registrar, memberikan surat teguran jika ada yang lalai dalam verifikasi domain, hingga menerapkan skema whitelist. Skema ini memastikan hanya domain resmi pemerintah yang bisa diakses publik.

“Domain yang terindikasi mencatut layanan pemerintah akan kami blokir sesuai aturan,” tambah Alexander. Tindakan tegas ini bagian dari upaya menjaga keamanan ruang digital.

Tak hanya itu, koordinasi dengan DJP dan pihak terkait lainnya juga terus diperkuat. Tujuannya agar ekosistem digital pemerintah tetap aman, terpercaya, dan berjalan lancar. Namun begitu, peran serta masyarakat dinilai krusial. Kewaspadaan setiap individu dalam memverifikasi alamat situs sebelum mengakses layanan online menjadi benteng pertahanan pertama yang paling efektif.

(Dhera Arizona)